Kuliti Program MBG Prabowo, ICW Curigai Penunjukan Langsung Vendor di Lingkaran Rezim

Suara.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Erma Nuzulia Syifa menjelaskan permasalahan pada ketentuan soal perluasan kriteria penunjukan langsung, termasuk di dalamnya dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan presiden.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salah satu contoh yang dia soroti ialah penunjukan langsung dalam program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan lain sebagainya.

Penunjukan langsung penyedia dalam program prioritas skala nasional itu dinilai makin memperkaya penyedia atau hanya menunjuk sebagai penyedia yang memiliki kedekatan tertentu dengan pemerintah.

“Kemudian, ini juga memperbesar risiko pengadaan ke tangan yang tanpa kapabilitas gitu ya, jadi hanya berdasarkan kedekatan saja bisa dipilih menjadi penyedia,” kata Erma di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025).

Padahal, dia menyebut, dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, ketentuan soal penunjukan langsung sangat terbatas. Misalnya, hanya satu penyedia yang bisa menyediakan barang-barang biasa serta penyedia untuk melaksanakan kegiatan program internasional yang dilakukan oleh presiden, dan lain sebagainya.

“Kalau misalnya di sini, misalnya kita sudah menemui beberapa kali ada kajian yang mengenai MBG, justru memang terdapat beberapa masalah yang seharusnya bisa dihindari gitu,” ujar Erma.

“Kita juga sampai saat ini belum tahu bagaimana metode penunjukan atau metode pemilihan penyedia di program prioritas Presiden MBG, karena mungkin sebelumnya itu dilakukan dulu, baru diatur dalam Perpres. Jadi memang justru Perpres ini malah seolah-olah mengamini atau malah meregulasi ketentuan yang seharusnya
tidak dilakukan sebelumnya,” tanda dia.

Perlu diketahui, ICW bersama Transparency International Indonesia (TII) menilai Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memiliki sejumlah ketentuan yang bermasalah.

Misalnya ialah ketentuan tentang ambang batas pengadaan langsung yang memungkinkan transaksi bernilai Rp 400 juta dan maksimal Rp 100 miliar tanpa kewajiban tender terbuka.

Mereka menilai aturan ini tidak menunjukkan efisiensi, tetapi justru legalisasi penghindaran akuntabilitas. Aturan tersebut juga dianggap mengabaikan fakta hang menunjukkan bahwa kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa rentan terjadi.

Kemudian, ketentuan lain yang juga dipersoalkan ialah perluasan kriteria metode penunjukan langsung, termasuk di dalamnya dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan presiden.

ICW dan TII menilai kriteria tersebut akan melanggengkan benturan kepentingan yang rentan berujung pada korupsi karena tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas pada aspek alasan penunjukan penyedia.

Mereka juga mempermasalahkan perluasan wewenang menteri sebagai pengguna anggaran dalam menyatakan program prioritas yang merupakan arahan presiden dan menetapkan penunjukan langsung dengan analisis yang sangat subjektif.

Hal lain lagi ialah pelemahan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang akan berdampak kerugian pada pelaku usaha lokal serta perluasan pengadaan swakelola dan pengadaan yang dikecualikan, yang dianggap akan mengurangi peran kontrol publik di mana pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh internal dan minim informasi.

Ketentuan Pasal 77 tentang Pengawasan dan Pengaduan Publik tidak menekankan pada pelibatan masyarakat secara inklusif juga menjadi perhatian bagi ICW dan TII.

Lebih lanjut, ketentuan lain yang dianggap sebagai masalah ialah Pasal 78 tentang sanksi administratif yang dinilai tidak menunjukkan perbaikan nyata terhadap sistem pengawasan yang sudah lemah sejak awal.

Mereka juga menyoroti perluasan wewenang bagi Institusi lainnya dalam Pasal 86A untuk mengatur ketentuan lebih lanjut di luar dari ketentuan Perpres PBJ yang dinilai bisa meloncati proses yang sudah ada di dalam Perpres PBJ.

TII dan ICW menegaskan persoalan korupsi di pengadaan tidak dapat dibenahi hanya dengan Peraturan Presiden, melainkan dengan percepatan pembentukan Undang-Undang Pengadaan Publik. Proses pembuatan Undang-Undang melibatkan berbagai pihak, ketimbang Peraturan Presiden yang dinilai cenderung lebih tertutup dari partisipasi masyarakat.