Infografis
"Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, 'Hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara. Oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden, gitu harusnya," sindir Ray Rangkuti.
Pangeran Mangkubumi terlihat tidak bisa menimpali kritik yang disampaikan oleh Ray setelah terlibat debat panas soal Gibran.
"Abang senior, saya hormati abang," ujarnya.
"Saya gak perlu Anda mau hormati atau tidak. Tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik," balasan menohok Ray ke Pangeran Mangkubumi.
"Abang sebagai senior harus bisa menunjukkan Bang keteladanan itu," balasnya yang langsung direspons oleh Ray Rangkuti dengan tertawa.
Dalam cuplikan video itu, host acara diskusi itu terlihat mencoba meredam debat panas antara Ray Rangkuti dengan pendukung Gibran itu.
Diketahui, upaya pemakzulan terhadap Wapres Gibran kembali digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Bahkan, kekinian, mereka telah bersurat ke MPR, DPR hingga DPD RI agar mempertimbangkan usulan tersebut.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI, terdiri dari pensiunan jenderal TNI pernah menyampaikan delapan sikap mereka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Delapan pernyataan sikap itu, di antaranya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo kecuali pembangunan IKN, dan ada juga usul pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
Baca Juga: Cegah Koruptor Lolos di Pengadilan, Prabowo Mau Sunat Anggaran TNI-Polri Demi Naikkan Gaji Hakim?
Pernyataan sikap itu diteken oleh sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan ada juga Wapres Ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Berdasarkan surat nomor 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima oleh Suara.com, dituliskan jika pihak Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres.
"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," tulis surat dikutip Suara.com, Selasa (3/6).
Dihubungi secara terpisah, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio menyampaikan, jika surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6) lalu.
Ia mengaku kalau surat tersebut telah diterima oleh pihak Sekretariat DPR, DPD, dan MPR RI.
"Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya," kata Bimo kepada Suara.com.
