Bangun Tanggul di Muara Angke, Pramono Minta Pengawasan Ketat: Jangan Ada yang Manfaatkan Situasi

Kamis, 12 Juni 2025 | 17:32 WIB
Bangun Tanggul di Muara Angke, Pramono Minta Pengawasan Ketat: Jangan Ada yang Manfaatkan Situasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. [Suara.com/Fakhri]

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pembangunan tanggul setinggi 2,5 meter di kawasan pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

Tanggul ini dirancang sebagai langkah mitigasi untuk menahan banjir rob yang kerap melanda wilayah tersebut dan membanjiri permukiman warga.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun langsung meninjau pengerjaan awal proyek tersebut.

Dalam kunjungannya, ia mengingatkan jajarannya untuk mengawasi ketat dampak sosial dari pembangunan ini.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah potensi bertambahnya jumlah penduduk baru yang memanfaatkan keberadaan tanggul.

Ia tak ingin nantinya ketika tanggul selesai dan luasan daratan bertambah, ada warga yang menjadi penduduk ilegal di sekitar tanggul.

Kawasan permukiman penduduk di Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara terdampak banjir rob hingga Selasa (14/1/2025) siang. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Ilustrasi permukiman penduduk di Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara terdampak banjir rob hingga beberapa waktu lalu. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

"Mohon ketika pembangunan sudah dilakukan, jangan kemudian ada penambahan warga-warga baru yang kemudian memanfaatkan situasi ini. Karena ini bukan pekerjaan yang gampang," ujar Pramono di Muara Angke, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Ia meminta camat, lurah, hingga ketua RT dan RW setempat agar turut mengawasi dan mencegah terjadinya urbanisasi baru ke kawasan itu.

Pramono khawatir, jika jumlah penduduk meningkat, maka risiko penurunan muka tanah pun kian besar dan bisa mengganggu efektivitas tanggul yang dibangun.

Baca Juga: Pramono Larang Warga Muara Angke Sedot Air Tanah: Permukaan Tanah di Jakarta Makin Turun

Sebagai langkah lanjutan, Pramono juga menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan air tanah di lokasi sekitar tanggul.

Ia menyebut, eksploitasi air tanah turut mempercepat penurunan permukaan tanah.

"Begitu air tanah diambil ini menjadi dan mempercepat turunnya permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Kemudian kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini. Karena sekarang ini sudah dikerjakan oleh PAM Jaya ya," jelasnya.

Tanggul sepanjang 1,4 kilometer ini ditargetkan rampung pada Desember mendatang, dengan anggaran pembangunan mencapai Rp 52 miliar.

Sebelum pembangunan dimulai, Pemprov DKI telah membebaskan 282 bangunan di atas lahan seluas 120 hektare yang menjadi lokasi proyek.

Lebih lanjut, Pramono menyebut akan ada lanjutan pembangunan tanggul sepanjang 1 kilometer pada tahun depan.

Ia berharap pembangunan tanggul sepanjang total 2,4 kilometer ini bisa menjadi solusi jangka panjang atas ancaman banjir rob di Muara Angke.

"Tahun depan kami akan membangun kembali 1 kilometer, sehingga 2,4 kilometer di tempat ini. Betul-betul hal yang berkaitan dengan banjir rob mudah-mudahan akan tertangani secara baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melarang warga di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara untuk melakukan penyedotan dan konsumsi air tanah.

Hal ini dinilainya perlu dilakukan demi menekan laju penurunan permukaan tanah yang kian mengkhawatirkan.

Pramono Anung mengatakan, eksploitasi air tanah menjadi salah satu penyebab utama turunnya permukaan tanah di Ibu Kota, terutama di wilayah pesisir seperti Muara Angke.

Menurutnya, pengambilan air tanah secara terus-menerus mempercepat amblesnya tanah, yang pada akhirnya bisa mengancam keselamatan warga.

Sebagai solusi, Politisi PDI Perjuangan itu telah menginstruksikan PAM Jaya untuk memastikan distribusi air bersih ke kawasan tersebut.

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI, Jokowi juga menyebut, upaya ini sudah mulai berjalan dan akan terus ditingkatkan agar warga tidak lagi bergantung pada air tanah.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyebut masifnya penggunaan air tanah di sektor industri memicu terjadinya penurunan tanah di kawasan utara Jakarta.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI