Pramono Larang Warga Muara Angke Sedot Air Tanah: Permukaan Tanah di Jakarta Makin Turun

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melarang warga di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara untuk melakukan penyedotan dan konsumsi air tanah. Hal ini dinilainya perlu dilakukan demi menekan laju penurunan permukaan tanah yang kian mengkhawatirkan.

Pramono Anung mengatakan, eksploitasi air tanah menjadi salah satu penyebab utama turunnya permukaan tanah di Ibu Kota, terutama di wilayah pesisir seperti Muara Angke.

“Yang perlu diketahui masyarakat, permukaan tanah kita (Jakarta) terus-menerus mengalami penurunan. Karena itu, Muara Angke akan menjadi salah satu wilayah yang kami atur terkait larangan pengambilan air tanah,” ujar Pramono Anung saat meninjau pembangunan tanggul pantai di Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, pengambilan air tanah secara terus-menerus mempercepat amblesnya tanah, yang pada akhirnya bisa mengancam keselamatan warga.

"Begitu air tanah disedot, itu justru mempercepat penurunan tanah. Ini sangat berbahaya, apalagi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir,” beber Pramono.

Sebagai solusi, Politisi PDI Perjuangan itu telah menginstruksikan PAM Jaya untuk memastikan distribusi air bersih ke kawasan tersebut. 

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI, Jokowi juga menyebut, upaya ini sudah mulai berjalan dan akan terus ditingkatkan agar warga tidak lagi bergantung pada air tanah.

“Supaya permukaan tanah tidak semakin cepat turun, kami akan perkuat distribusi air bersih. Saat ini PAM Jaya sudah mulai menyalurkan air ke Muara Angke,” pungkas Pramono. 

Diberitakan sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyebut masifnya penggunaan air tanah di sektor industri memicu terjadinya penurunan tanah di kawasan utara Jakarta. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Ciko Tricanescoro dalam acara daring bertema "Apakah Jakarta Akan Tenggelam?" yang disiarkan laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

"Fokusnya di utara karena pusat industri semua di utara. Yang membuat penurunan tanah itu pasti aktivitas industri, pelabuhan yang besar. Itu butuh air tanah cukup banyak, makanya fenomena (penurunan tanah) terjadi di utara," beber Ciko Tricanescoro. 

Sementara itu, wilayah Selatan yang kebanyakan merupakan permukiman, kebutuhan air tanahnya lebih terbatas ketimbang di kawasan utara.

Ciko Tricanescoro merujuk studi yang menyebutkan bahwa sekitar 40-70 persen faktor penurunan air tanah diakibatkan pengambilan air tanah. Ini berarti selama masih ada yang mengambil air tanah, maka penurunan tanah akan terus terjadi.

"Kami berharap ke depannya pengambilan air tanah bisa berkurang," beber Ciko Tricanescoro.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berfokus pada daerah yang sampai saat ini terjadi penurunan tanah, salah satunya dengan membangun stasiun pantau. Upaya ini diharapkan dapat mengendalikan penurunan tanahnya di daerah tersebut.

"Kami juga ada stasiun pantau, yang akan terus bertambah. Sekarang kami baru ada tujuh alat. Nanti kita bisa tambahkan alat lainnya," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah satuan yang terjun mengendalikan pihak-pihak yang mengambil air tanah dengan menyalahi aturan, serta zona bebas air tanah.

"Ke depan, zonasi bebas air tanah akan banyak beriringan dengan PAM jalan. Lalu kami terus melakukan perlindungan di pesisir dan InshaAllah Jakarta tidak akan tenggelam," kata dia.