REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek sejatinya mencapai Rp15.000 per penumpang jika tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini, penumpang hanya membayar Rp3.500 untuk satu kali perjalanan menggunakan Transjakarta maupun Transjabodetabek. Sisanya sebesar Rp 11.500 merupakan subsidi yang ditanggung oleh Jakarta.
“Jadi sekarang ini kita setiap orang kita subsidi itu Rp11.500. Karena memang harga transportasi di Jabodetabek itu harusnya tiketnya atau bayarnya itu Rp15.000. Termasuk yang kemarin yang kita jalur-jalur baru kita buka semuanya itu subsidinya rata-rata Rp11.500,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
Pramono menjelaskan, besaran subsidi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama Pemprov dalam merancang perluasan layanan, terutama untuk wilayah penyangga ibu kota.
Ia menyebut permintaan dari sejumlah daerah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Cianjur untuk memperluas rute mulai berdatangan.
“Maka untuk itu kami mempersiapkan dulu lebih matang untuk bagaimana perluasan ini bisa dilakukan. Sehingga sekarang ini walaupun ada permintaan dari daerah-daerah yang berdekatan dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan," ucapnya.
"Bahkan yang saya sampaikan Bekasi, Cianjur. Mereka meminta untuk dibuka jalur-jalur itu, dan kami sedang mempersiapkan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Pramono menepis isu bahwa pembukaan rute Transjabodetabek menyebabkan pengurangan layanan di dalam kota.
Ia menanggapi sejumlah keluhan warga terkait armada yang mengecil di beberapa trayek.
“Enggak benar bahwa pembukaan jalur-jalur ini mengurangi jalur yang ada di dalam kota, karena ada keluhan, mengalami pengecilan bis dan sebagainya. Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Untuk yang paling utama yang di dalam tidak boleh terganggu,” pungkas Pramono.
Pakai Terobosan Ahok
Pramono tak menampik pengoperasian layanan Transjabodetabek, yang memberikan subsidi transportasi umum untuk warga Jawa Barat dan Banten di sekitar Jakarta, menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota.
Namun, ia menganggap hal itu perlu dilakukan demi pengembangan transportasi umum di Jakarta dan daerah sekitar. Apalagi, Jakarta merupakan pusat dari daerah aglomerasi.
Pramono mengatakan untuk menutupi kebutuhan anggaran pembangunan, termasuk subsidi transportasi, Pemprov DKI tidak semata-mata mengandalkan APBD, tetapi juga melalui skema kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dan potensi pemasukan lain di luar APBD yang dialokasikan ke proyek kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD).
Kompensasi KLB sendiri merupakan terobosan yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.
TERPOPULER
