Stabilitas Bisa Gonjang-ganjing, Kepala BNPT: Negara Wajib Cegah Paham Terorisme

Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Eddy Hartono menyebut stabiltas negara bisa dianggap baik jika pemerintahnya bisa menangkal gangguan keamanan seperti kelompok teroris. Maka, Komjen Eddy Hartono menekankan pentingnya peran negara dalam berkolaborasi membangun ketahanan dan keamanan terhadap ancaman ideologi radikal agar stabilitas keamanan suatu negara lebih terjamin.

Pernyataan itu disampaikan Komjen Eddy Hartono saat mengunjungi booth BNPT pada ajang Indo Defence Expo and Forum 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025). 

"Kerja sama pertahanan secara global untuk kedamaian dan keamanan dalam negeri memang harus diwujudkan oleh sebuah negara sehingga stabilitas negara itu lebih terjamin dan kehidupan dalam bermasyarakat bernegara menjadi lebih baik," beber Komjen Eddy Hartono sebagamana dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

Kepala BNPT juga menyebutkan jika pencegahan terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme adalah kewajiban negara demi menjaga keutuhan NKRI.

"Konteks inilah negara memang wajib melakukan pencegahan supaya paham radikal terorisme ini tidak tersebar karena dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan di Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko juga turut menegaskan pentingnya kolaborasi antarsektor dalam pencegahan terorisme yang tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga pemanfaatan teknologi.

"BNPT selalu berkolaborasi dengan semua kementerian/lembaga, dengan masyarakat sipil, dengan swasta, dalam rangka melakukan pencegahan terorisme maupun radikalisme. Oleh karena itu, dalam acara ini kita juga harus semakin memperluas wawasan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan, tetapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Indo Defence Expo and Forum 2025 menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika kedaulatan terancam dan lebih memilih gugur dalam perjuangan ketimbang kembali dijajah oleh bangsa lain.

Partisipasi BNPT dalam Indo Defence 2025 menjadi simbol konkret bahwa upaya menjaga keamanan negara bukan hanya tugas satu lembaga, tetapi membutuhkan kerja sama menyeluruh demi masa depan Indonesia.

Baca Juga: Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!

Dalam pemeran alutsista itu, kepala negara mengingatkan bahwa pertahanan merupakan jaminan atas kemerdekaan dan kesejahteraan suatu bangsa sehingga negara harus berinvestasi memperkuat pertahanannya untuk menjaga kedaulatan.

“Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun, negara kita diduduki bangsa-bangsa lain, diduduki, dan rakyat kita, masyarakat kita, budaya kita, politik kita dihancurkan, dan kita menjadi milik bangsa lain, kekayaan kita diambil,” kata Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari Antara. 

Oleh karena itu, investasi pada sektor pertahanan pun menjadi keniscayaan.

“Sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo, dalam kesempatan yang sama, pun menegaskan Indonesia bertekad membangun sektor pertahanannya.

“Postur anggaran pertahanan kami ditujukan untuk membentuk pertahanan wilayah yang kuat. Kami tahu kami tidak sekuat negara-negara adidaya dunia, dan oleh karena itu, Pemerintah Indonesia, dan kebijakan pemerintah saya adalah non-blok, netral,” kata Presiden Prabowo.

Presiden memberikan sambutan saat upacara pembukaan Indo Defence sekaligus secara resmi membuka pameran pertahanan tahunan di Indonesia tersebut.

Upacara pembukaan Indo Defence hari ini dihadiri oleh pejabat militer dan pertahanan dari negara-negara sahabat, di antaranya dari Vietnam, Kamboja, Papua Nugini, Italia, Timor Leste, Turki, Sri Lanka, dan Iran.

Kemudian, ada pula Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi.

Sementara itu, menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang menghadiri upacara pembukaan Indo Defence, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.