Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menilai kewenangan mengevaluasi menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Sarmuji menanggapi adanya desakan agar Mendagri Tito dievaluasi bahkan didesak dicopot dari jabatannya usai muncul polemik 4 pulau antara Aceh-Sumatera Utara.
"Mengenai evaluasi menteri itu wewenang presiden," kata Sarmuji kepada Suara.com, Senin (16/6/2025).
Ia mengatakan, kekinian Presiden Prabowo sendiri sedang memikirkan solusi yang pas terhadap 4 pulau yang menjadi polemik tersebut.
"Saat ini presiden sedang berfikir solusi mengenai empat pula tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo didesak untuk mencopot Mendagri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal terkait polemik 4 pulau.
Hal itu disampaikan Koordinator Aksi Persatuan Mahasiswa Aceh (PMA) Gamal saat berunjuk rasa di depan Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2025).
Adapun 4 pulau yang menjadi polemik adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
“Kami meminta dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Bapak Tito Karnavian dan juga Bapak Safrizal, karena ini menjadi biang kerok atau polemik yang ada, permasalahan yang ada di Aceh,” ujar Gamal.
Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai persoalan empat pulau yang kini menjadi polemik Provinsi Aceh dan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara. Pernyataan Hasan tersebut menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih persoalan tersebut.
Menurut Hasan, permasalahan empat pulau bisa diselesaikan dengan kepala dingin melalui dialog.
"Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa," kata Hasan di kantor PCO di Gerung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Pendiri lembaga survei Cyrus Network itu juga mengatakan presiden akan menpertimbangkan seluruh aspirasi dan pendekatan dalam mengambil keputusan, baik secara administrasi maupun historis.
"Jadi tentu akan presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini," beber Hasan.
"Jadi kita tunggu saja, secepatnya presiden akan mengambil keputusan," Hasan Nasbi menambahkan.
TERPOPULER
