Infografis
"Kita beberapa waktu lalu ketika Macron ke ini, ada judul berita 'Pesiden Prabowo akan mengakui Israel', nggak dilanjutin kalimatnya, tidak dilanjutin kalimat utuhnya."
"Ini kan mengorbankan, masuk ke cognitive warfare nih, mengorbankan persepsi masyarakat secara umum karena kadang mereka nggak baca beritanya, mereka baca judul langsung ambil kesimpulan, langsung posting di media sosial, langsung share di itu ke mana-mana, di-capture, di-share ke mana-mana dengan penuh kebencian," tutur Hasan.
Hasan mengingatkan dampak yang akan timbul bila publik terus menerus disampaikan informasi yang tidak utuh, sebagaimana contoh di atas.
"Kalau tiap hari ada begini, bangsa kita akan yang dirusak itu pikiran ini yang dihancurkan. Mental kita jadi hancur, rusak mental kita gara-gara ketidakakuratan. Jangan sepelekan akurasi seolah bisa diedit, seolah bisa diperbaiki kalau begitu ada komplain, ada protes," kata Hasan.
"Perlu ada kesadaran media jg harus ikut sama-sama dalam menegakkan kebenaran, menyampaikan info yang benar. Silakan bikin cek fakta. Kalau kita dikritik nggak apa-apa, kita perbaiki diri nanti, tapi temen-teman juga harus memperbaiki diri," sambung Hasan.
Kecaman Koalisi Cek Fakta
Koalisi Cek Fakta mengecam narasi mengecam narasi yang dipublikasikan Kantor Komunikasi Kepresidenan lewat sejumlah konten media sosial yang diunggah ke akun Instagram @cekfakta.ri milik pemerintah.
Alasannya, lembaga yang dinaungi Hasan Nasbi ini melabeli sebuah konten dari media Kompas.com, Kompas TV, dan Tirto ID sebagai click bait. Label ini diunggah lewat akun @cekfakta.ri serta menandai akun @pco.ri
Akun yang dikelola Kantor Komunikasi Kepresidenan RI itu menyatakan pemberitaan dari tiga media tersebut menampilkan potongan tidak utuh dari konferensi pers Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait situasi lapangan kerja di Indonesia.
Baca Juga: Sikap Tegas RI Soal Perang Iran-Israel: Presiden Prabowo Serukan 3 Hal Mendesak
"Sehingga menimbulkan kesan keliru seolah-olah beliau, atas nama lembaganya, membantah kenyataan di lapangan dan menyepelekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)," tulis akun @cekfakta.ri dan @pco.ri.
"Koalisi menilai pelabelan stigma ‘click-bait’ pada konten berita media arus utama yang disertai tangkapan layar pemberitaan Kompas.com, Kompas TV, dan Tirto ID pada Rabu, 4 Juni 2025 adalah serangan tak berdasar pada kredibilitas jurnalisme dan kualitas media arus utama," kata Koalisi Cek Fakta lewat pernyataan tertulis, Kamis 12 Juni 2025.
Tak hanya menyerang kredibilitas media, Koalisi Cek Fakta mengatakan kalau tindakan PCO memberikan label click-bait pada konten pemberitaan di media mencirikan kurangnya pemahaman Kantor Komunikasi KepresidenanRI atas UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Undang-undang ini jelas mengatur mekanisme bagi semua pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan media melalui hak koreksi dan hak jawab," kata Koalisi.
Menurut Koalisi, mekanisme ini memang berfungsi sebagai pengingat atau koreksi pada media agar selalu berhati-hati dalam rantai produksi berita. Namun apabila ditemukan kesalahan, media harus mengumumkan kesalahan dan memuat hak koreksi serta hak jawab yang diterimanya.
"Jika media abai terhadap hak koreksi dan hak jawab, pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan kasusnya kepada Dewan Pers," lanjut Koalisi.
