Bank Dunia Ungkap Penduduk Miskin di Indonesia Tembus 194 Juta, Begini Respons Mensos Gus Ipul

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa.

Menurutnya, perbedaan angka dengan data pemerintah Indonesia itu kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metode penghitungan.

Gus Ipul meminta publik untuk tetap berpegang pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

"Ya beda ukuran aja mungkin. Kita lihat itu BPS nanti ya," kata Gus Ipul kepada wartawan, ditemui usai menghadiri pembukaan acara retret Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

Mengenai potensi menghitung kembali data masyarakat miskin, Gus Ipul meminta awak media untuk mengonfirmasi hal tersebut kepada BPS sebagai lembaga yang berwenang lakukan riset kependudukan tersebut.

"BPS yang jawab, jangan saya," jawabnya singkat.

Data yang disusun pemerintah RI melalui BPS mencatat kalau angka masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total penduduk Indonesia. Angka itu berdasarkan perhitungan terbaru dari BPS yang disusun dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipetakan pada 2025.

Indikator DTSEN itu memetakan jumlah masyarakat miskin dilihat dari pengeluaran per bulan per kapita sebesar Rp 600.000.

Selain itu, ada pula kategori masyarakat miskin ekstrem yang jumlahnya sekitar 3,57 juta jiwa atau sekitar 1,13 persen dari total penduduk Indonesia. Masyarakat miskin ekstrem itu dilihat dari pengeluaran per kapita per bulannya hanya Rp 400.000.

Sementara itu, menurut World Bank atau Bank Dunia mencatat kalau jumlah angka kemiskinan di Indonesia telah melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa. Hal ini berdasarkan laporan bertajuk "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform" secara resmi mengubah standar garis kemiskinan global.

Adapun, perubahan perhitungan dari paritas daya beli (purchasing power parities/PPP). Dari semula PPP 2017 menjadi PPP 2021 yang telah dipublikasikan oleh International Comparison. Program (ICP) pada Mei 2024.

Perhitungan berdasarkan PPP merupakan standar pengukuran untuk menentukan perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa yang sama di satu negara dengan negara lain, setelah nilai tukar disesuaikan.

Namun, nilai dollar AS yang digunakan pada PPP bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli.

Dengan mengadopsi PPP 2021, terjadi perubahan atas tiga lini garis kemiskinan. Untuk garis kemiskinan internasional (international poverty line), atau yang biasanya menjadi ukuran tingkat kemiskinan ekstrem, dari semula 2,15 dolar AS pada PPP 2017 menjadi 3.00 dolar AS berdasarkan PPP 2021.

Berdasarkan laporan Bank Dunia edisi April 2025 yang masih menggunakan PPP 2017, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat 60,3 persen dari total populasi pada 2024. Namun, dengan update terbaru menggunakan PPP 2021, angka itu melonjak drastis menjadi 68,2 persen dari total populasi 2024.

Untuk Indonesia, Bank Dunia mengkategorikannya sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023 setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$ 4.580 per kapita.

Perubahan atas acuan tersebut turut membuat jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat drastis. Sebelumnya pada laporan Poverty & Equity Brief edisi April 2025, Bank Dunia mencatat persentase penduduk miskin RI mencapai 60,3 persen dari total populasi pada 2024.

Sedangkan kini, berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia, bila menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas US$ 8,30, maka persentase penduduk miskin di Indonesia melonjak ke 68,25% dari total populasi sebanyak 285,1 juta jiwa berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 285,1 juta jiwa menurut Susenas 2024 BPS, maka 68,2 persen penduduk miskin itu setara dengan 194,4 juta orang.