Suara.com - Bank Dunia dalam laporan terbarunya bertajuk "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform" secara resmi mengubah standar garis kemiskinan global.
Alhasil, perubahan ini sontak "melahirkan" jutaan orang miskin baru termasuk di Indonesia dan memicu perdebatan sengit tentang potret kemiskinan yang sebenarnya di Tanah Air.
Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan perhitungan daya beli atau purchasing power parity (PPP) tahun 2017. Kini, per Juni 2025, standar itu beralih menggunakan PPP 2021.
PPP adalah alat ukur yang membandingkan biaya hidup antarnegara. Bayangkan begini: US$1 di New York dan US$1 di Jakarta jelas punya daya beli yang berbeda. PPP memungkinkan Bank Dunia menyamakan persepsi daya beli tersebut, sehingga tingkat kemiskinan bisa dibandingkan secara adil di berbagai belahan dunia.
Perubahan PPP ini berdampak langsung pada garis kemiskinan internasional. Jika sebelumnya garis kemiskinan global dipatok US$2,15 per orang per hari (berdasarkan PPP 2017), kini melonjak menjadi US$3 per orang per hari (berdasarkan PPP 2021).
Lebih lanjut, untuk negara berpenghasilan menengah atas seperti Indonesia, garis kemiskinan bahkan melambung dari US$6,85 menjadi US$8,30 per orang per hari.
Sejak 2023, Indonesia memang telah diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas oleh Bank Dunia. Namun, predikat ini tak serta-merta menjamin bebas dari jerat kemiskinan. Justru sebaliknya, dengan standar baru ini, angka kemiskinan di Indonesia meroket tajam!
Berdasarkan laporan Bank Dunia edisi April 2025 yang masih menggunakan PPP 2017, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat 60,3% dari total populasi pada 2024. Namun, dengan update terbaru menggunakan PPP 2021, angka itu melonjak drastis menjadi 68,2% dari total populasi 2024.
Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 285,1 juta jiwa menurut Susenas 2024 BPS, maka 68,2% penduduk miskin itu setara dengan 194,4 juta orang! Artinya, jika kita berjalan di Indonesia, setiap 3 orang yang kita temui, 2 di antaranya tergolong miskin berdasarkan standar Bank Dunia.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi di Indonesia memiliki standar pengukuran kemiskinan sendiri, yang berbeda dari Bank Dunia. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia jauh lebih rendah, yakni 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024.
Kemiskinan merupakan isu kompleks yang menghantui berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat miskin seringkali diidentifikasi sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Kondisi ini diperparah dengan kerentanan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan fluktuasi ekonomi. Kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan multidimensional.
Lingkungan tempat tinggal yang tidak layak, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah, serta diskriminasi menjadi faktor-faktor yang saling terkait dan memperburuk kondisi masyarakat miskin.
Akibatnya, mereka seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan antar generasi yang sulit diputuskan. Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat sipil terus berupaya untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.
Bantuan langsung tunai, subsidi, serta program kesehatan dan pendidikan gratis adalah beberapa contoh upaya yang dilakukan untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin. Namun, upaya pengentasan kemiskinan bukan tanpa tantangan.
TERPOPULER
