REGIONAL:
Suara.com - Publik Indonesia dikejutkan dengan penjelasan terbaru dari Bank Dunia (World Bank) mengenai garis kemiskinan global yang mereka perbarui.
Angka-angka baru ini, yang berbeda dengan standar nasional Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan lonjakan signifikan jumlah penduduk miskin di Indonesia, terutama setelah Indonesia naik status menjadi negara berpendapatan menengah atas (UMIC).
Penjelasan detail ini tertuang dalam Lembar Fakta atau Factsheet bertajuk 'The World Bank's Updated Global Poverty Lines: Indonesia' yang dirilis pada 13 Juni 2025. Bank Dunia menjelaskan bahwa garis kemiskinan internasional mereka diubah untuk menyesuaikan standar paritas daya beli (PPP) tahun 2021, menggantikan PPP 2017.
"Ini dirancang untuk membandingkan negara-negara dengan standar global dan memantau kemajuan di seluruh dunia dalam pengentasan kemiskinan. Garis-garis tersebut direvisi secara berkala untuk memastikan bahwa pengukuran mencerminkan kondisi global," tulis Bank Dunia dalam lembar faktanya, dikutip Senin (16/6/2025).
Perubahan Garis Kemiskinan Global: Lebih Tinggi, Lebih Ketat
Dengan standar PPP 2021 yang baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem sebesar US$ 3,00 per hari. Angka ini setara dengan sekitar Rp 546.400 per bulan setelah memperhitungkan biaya hidup di Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dari standar sebelumnya yang menggunakan PPP 2017, yakni US$ 2,15 per hari.
Selain garis kemiskinan ekstrem, Bank Dunia juga memperkenalkan dua garis kemiskinan lain:
- Negara berpendapatan menengah ke bawah (LMIC): US$ 4,20 per hari, atau sekitar Rp 765.000 per orang per bulan.
- Negara berpendapatan menengah atas (UMIC): US$ 8,30 per hari, atau sekitar Rp 1.512.000 per orang per bulan.
Dampak pada Indonesia: Angka Kemiskinan Melonjak Drastis
Penyesuaian garis kemiskinan ini berdampak besar pada perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia, terutama karena Indonesia telah dikategorikan sebagai negara UMIC oleh Bank Dunia pada 2023, setelah pendapatan per kapitanya menembus US$ 4.810.
Menurut garis kemiskinan internasional yang baru itu:
- 5,4% penduduk Indonesia dianggap miskin ekstrem pada 2024 dari total populasi 285,1 juta jiwa.
- 19,9% penduduk miskin menurut garis kemiskinan LMIC.
- Yang paling mencolok, 68,3% penduduk Indonesia dikategorikan miskin menurut garis kemiskinan UMIC.
Angka 68,3% ini berarti, berdasarkan standar Bank Dunia, sekitar 194,72 juta jiwa penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin pada tahun 2024. Jumlah ini melonjak signifikan dibandingkan standar PPP 2017 yang mencatat 171,91 juta jiwa.
"Sebagai akibat dari ambang batas yang lebih tinggi, sebagian besar negara mengalami peningkatan dalam angka kemiskinan internasional mereka, seperti halnya Indonesia," tulis Bank Dunia, menjelaskan bahwa kenaikan ini adalah konsekuensi logis dari standar yang lebih tinggi.
Dua Definisi, Dua Tujuan: Bank Dunia Beda dengan BPS
Bank Dunia mengakui bahwa ukuran kemiskinan yang mereka gunakan memang sengaja dibuat berbeda dari definisi kemiskinan nasional yang dipakai oleh sebagian besar pemerintah di dunia, termasuk BPS. Perbedaan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena kedua definisi tersebut memiliki tujuan yang berbeda.
Garis kemiskinan nasional, menurut Bank Dunia, ditetapkan oleh pemerintah dan dikhususkan untuk konteks kondisi negara itu sendiri. Ukuran ini biasanya digunakan untuk menerapkan kebijakan di tingkat nasional, seperti menargetkan dukungan bagi masyarakat miskin.
Sebaliknya, standar garis kemiskinan yang dibuat Bank Dunia ditujukan untuk membandingkan negara-negara dengan standar global dan memantau kemajuan di seluruh dunia dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Garis kemiskinan nasional Indonesia tetap menjadi ukuran yang paling relevan untuk diskusi kebijakan khusus negara, sementara ukuran kemiskinan global yang baru dimaksudkan untuk membandingkan Indonesia dengan negara lain," tegas Bank Dunia.
Dengan demikian, Bank Dunia menyimpulkan bahwa tidak ada definisi tunggal tentang kemiskinan yang dapat memenuhi semua tujuan. Garis kemiskinan internasional yang mereka terbitkan cocok untuk pemantauan global dan perbandingan antarnegara. Namun, untuk pertanyaan tentang kebijakan nasional di Indonesia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS tetap menjadi yang paling tepat.
TERPOPULER
