Berapa Biaya Operasional Sekolah Rakyat di 100 Titik yang Menampung 10 Ribu Siswa?

Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memroyeksikan bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk program Sekolah Rakyat sekitar Rp2 triliun per tahun untuk seluruh Indonesia.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa nominal itu diperlukan untuk biaya operasional bagi tenaga pengajar serta memenuhi kebutuhan para siswa.

"Diperlukan kira-kira setahun itu untuk kurang lebih hampir 10.000 siswa dengan 4.000 lebih tenaga pendidikan, itu kebutuhannya diperkirakan sekitar Rp2 triliun," kata Gus Ipul kepada awak media di Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.

Total hampir 10 ribu siswa itu bakal tersebar di 100 titik Sekolah Rakyat dari Aceh hingga Papua.

Begitu pula dengan lebih dari 4 ribu tenaga pengajar, yang terdiri dari kepala sekolah, guru pengajar umum, dan guru agama.

Gus Ipul menuturkan untuk biaya operasional nominal Rp2 triliun tersebut merupakan perhitungan secara umum yang diajukan kepada DPR.

Meski begitu, untuk realisasinya nanti masih memerlukan persetujuan dari DPR.

"Ini pun masih berproses, saya belum memastikan. Ya, sudah kita usulkan (ke DPR)," ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat sendiri ditargetkan mulai beroperasi mulai tahun ajaran baru 2025/2026 pada 14 Juli 2025 dengan target 100 titik lokasi.

Namun, pada tahap 1 tahun 2025 ini, pembukaan Sekolah Rakyat dilakukan dua kali.

Tahap 1A dilakukan pada 14 Juli 2025, ada sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi.

Puluhan sekolah itu akan menampung 247 rombongan belajar (rombel) dengan jumlah siswa sebanyak 6.180 orang.

Sementara itu, pada tahap 1B ada 37 titik Sekolah Rakyat yang baru akan dimulai pada Agustus-September 2025.

Dari puluhan titik itu nantinya ada tambahan 145 rombongan belajar dan 3.600 siswa.

Sehingga, pada 2025 ini akan dibuka 100 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.

Jumlah tersebut sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun kebutuhan pengajar untuk 100 titik Sekolah Rakyat itu dibutuhkan tenaga kependidikan sebanyak 4.944 orang.

Jumlah itu sudah termasuk 100 orang Kepala Sekolah serta 1.514 guru umum maupun guru agama.

Sistem Pengelolaan Anggaran Sekolah Rakyat

Adapun pengelolaan anggaran Sekolah Rakyat tetap akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos saat ini tengah lakukan pemetaan dan seleksi SDM untuk pegawai administrasi keuangan Sekolah Rakyat.

Proses pemetaan itu turut melibatkan perwakilan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Rehabilitasi Sosial, Sekretariat Direktorat Pemberdayaan Sosial, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Keuangan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin), serta Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.

“Sesuai arahan Pak Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, untuk memenuhi kebutuhan pegawai administrasi keuangan Sekolah Rakyat, Pusdiklatbangprof mengadakan pertemuan untuk melakukan mapping pegawai keuangan di Kemensos,” kata PIC Keuangan Pusdiklatbangprof Endah Dwi dalam keterangannya di Jakarta, Senin 16 Juni 2025.

Endah menambahkan pegawai yang terpilih akan ditugaskan menjadi Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Staf Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat.

“Sejumlah 80 orang pegawai keuangan akan ditugaskan menjadi Bendahara, PPK dan Staf Pengelola Keuangan untuk masing-masing unit Sekolah Rakyat,” katanya.

Setelah terpilih, pegawai keuangan yang ditugaskan di Sekolah Rakyat tetap berkantor di pusat.

Hanya saja mendapatkan penugaskan khusus sebagai pengelola administrasi keuangan untuk beberapa lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.