Belum Setahun Jadi Presiden, Prabowo 5 Kali Anulir Kebijakan Menteri, Banyak Terkait Jokowi

Tujuannya mungkin baik, yakni agar subsidi tepat sasaran. Namun, dampaknya justru menyengsarakan rakyat kecil yang harus antre berjam-jam di pangkalan resmi, bahkan hingga memakan korban jiwa.

Melihat situasi yang semakin panas, Prabowo turun tangan. Ia memerintahkan agar kebijakan tersebut dibatalkan.

"Setelah kisruh kelangkaan gas elpiji... Prabowo memerintahkan pengecer dapat kembali menjual gas elpiji 3 kg," lapor sebuah berita yang ditampilkan dalam video Harsubeno.

Lagi-lagi, langkah ini membuat Prabowo dipuji karena dianggap cepat tanggap dan berpihak pada kesulitan rakyat.

3. Akhiri Sengketa, 4 Pulau Kembali ke Pangkuan Aceh

Ini adalah gebrakan yang sarat dengan muatan politis.

Sempat terjadi polemik panas ketika empat pulau yang secara historis milik Aceh tiba-tiba dialihkan administrasinya ke Provinsi Sumatera Utara, yang notabene dipimpin oleh Bobby Nasution, menantu Jokowi.

Keputusan yang diambil oleh Mendagri Tito Karnavian ini dinilai janggal dan sewenang-wenang.

Tak butuh waktu lama, Prabowo membatalkan keputusan tersebut.

"Prabowo putuskan 4 pulau milik Aceh... Prabowo kembalikan 4 pulau yang sempat masuk Sumut ke Aceh," demikian bunyi headline berita yang dikutip dalam video.

Keputusan ini tidak hanya melegakan rakyat Aceh, tetapi juga dibaca oleh publik sebagai langkah Prabowo untuk melawan nepotisme dan kepentingan "Geng Solo".

4. Sikat Tambang Nakal, 4 Izin di Raja Ampat Dicabut

Di tengah isu kerusakan lingkungan, Prabowo memerintahkan pencabutan 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di kawasan surga wisata Raja Ampat.

Kebijakan ini menjadi penting karena santer terdengar bahwa di balik izin-izin tersebut ada nama-nama kroni kuat era Jokowi, seperti Aguan dan Tommy Winata, serta investasi dari China.

"Presiden itu memerintahkan Menteri ESDM mencabut izin tambang... 4 tambang nikel di Raja Ampat," ungkap Hersubeno Arief.

Langkah ini diapresiasi sebagai komitmen Prabowo dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus sinyal bahwa ia tidak akan tunduk pada kepentingan oligarki tambang.

5. Nasib ASN Diselamatkan, Pengangkatan CPNS & PPPK Dipercepat

Ribuan calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sempat dibuat nelangsa karena pengangkatan mereka ditunda hingga Maret 2026.

Penundaan ini memicu protes luas di media sosial dengan tagar #SAVECASN2024.

Merespons kegaduhan tersebut, Prabowo langsung menginstruksikan percepatan.

"Prabowo percepat pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, PPPK pada Oktober 2025," tulis judul berita yang ditampilkan.

Keputusan ini lagi-lagi menunjukkan keberpihakan Prabowo pada nasib ribuan anak muda yang telah berjuang dan menggantungkan harapan mereka untuk menjadi abdi negara.

Kelima gebrakan ini, yang terjadi dalam waktu singkat, telah membangun citra Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan berani mengambil jalan berbeda.

Namun, publik masih menanti, apakah "bulan madu" ini akan berlanjut dengan langkah-langkah yang lebih fundamental, seperti reshuffle kabinet untuk membersihkan "orang-orang lama" dan menuntaskan janji reformasi lainnya.