Geger Sosialisme ala Prabowo: Benarkah Indonesia Mau Dibawa ke Arah Kiri?

Suara.com - Prabowo Subianto banyak mengubah kebijakan ekonomi nasional setelah menjadi Presiden RI. Banyak yang menilai visi perekonomiannya condong ke arah Sosialisme.

Penilaian ini bukan tanpa dasar, melainkan bersumber dari pemikiran yang ia tuangkan sendiri dalam bukunya, 'Paradoks Indonesia'.

Lantas, benarkah seorang mantan jenderal dengan latar belakang militer yang kental ingin menerapkan sosialisme di Indonesia?

Apa sebenarnya isi buku tersebut dan bagaimana kita harus menafsirkan Sosialisme ala Prabowo? Mari kita bedah lebih dalam.

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam acara bedah buku karyanya sendiri, Paradoks Indonesia, di Hotel Sari Pan Pasific, Thamrin, Jakarta, Sabtu (22/9/2018). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh] — Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam acara bedah buku karyanya sendiri, Paradoks Indonesia, di Hotel Sari Pan Pasific, Thamrin, Jakarta, Sabtu (22/9/2018). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Memahami Paradoks Indonesia

Buku Paradoks Indonesia, yang pertama kali terbit pada 2017, merupakan inti dari kegelisahan dan visi ekonomi Prabowo.

Paradoks yang dimaksud adalah sebuah ironi besar: Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, namun sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan atau belum sejahtera.

Dalam bukunya, Prabowo menyoroti beberapa fakta yang menurutnya mengkhawatirkan.

Pertama, ketimpangan ekstrem. Menurut Prabowo dalam bukunya, kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir elite.

Prabowo menyebut bahwa 1 persen populasi terkaya menguasai hampir setengah kekayaan nasional.

Kedua, kekayaan lari ke luar negeri. Ia mengklaim ada ribuan triliun rupiah milik orang dan perusahaan Indonesia yang 'parkir' di luar negeri, jumlah yang jauh lebih besar dari APBN.

Ketiga, sistem ekonomi yang keliru. Menurut Prabowo, setelah era Reformasi 1998, Indonesia meninggalkan jati dirinya dengan mengadopsi sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Intinya, Prabowo melihat sistem ekonomi yang berjalan saat ini telah gagal menyejahterakan rakyat banyak dan justru melanggengkan kekuasaan oligarki.