Suara.com - Jelang peluncuran Sekokah Rakyat pada pertengahan Juli mendatang, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indrawijaya, turut meninjau progres persiapan salah satu unit Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Handayani di Jakarta.
Didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Seskab Teddy mengecek langsung fasilitas asrama hingga ruang kelas untuk memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas.
Dia juga turut menjajal tempat tidur di asrama siswa dengan duduk dipinggir kasur. Kemudian saat mengunjungi ruang kelas, Teddy juga langsung coba duduk di bangku belajar yang ada.
Tak banyak komentar yang dia sampaikan. Sesekali Teddy menganggukan kepala saat berinteraksi dengan para calon siswa dan orangtuanya yang turut serta meninjau langsung.
Selesai lakukan kunjungan, Mensos Gus Ipul mengatakan kepada Teddy agar menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo untuk bersedia hadir dalam peresmian Sekolah Rakyat.
"Kami mohon lewat Pak Teddy, Presiden Prabowo nanti, menyesuaikan waktu beliau, bisa meresmikan secara langsung Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul di Sentra Handayani, Jakarta pada Minggu 29 Juni 2025.
Program Sekolah Rakyat akan dimulai dengan masa matrikulasi pada 14 Juli 2025. Gus Ipul berharap Presiden Prabowo bisa hadir langsung untuk meresmikan peluncuran program ini.
Sekolah Rakyat di Sentra Handayani sendiri disiapkan untuk jenjang SMP dengan tiga rombongan belajar berisi total 75 siswa (35 laki-laki dan 40 perempuan) yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bangunan itu luasnya 1,2 hektare dan telah dilengkapi fasilitas seperti asrama putra-putri, gedung sekolah, kantor guru, rumah guru, ruang makan, toilet ramah disabilitas, hingga lapangan basket.
Baca Juga: Prabowo Targetkan 100 Gedung se-Indonesia, Pembangunan Satu Sekolah Rakyat Telan Biaya Rp200 Miliar
Progres pembangunan fisik saat ini telah mencapai 88,8 persen, dengan realisasi pekerjaan mencapai 92,6 persen. Pekerjaan ditargetkan tuntas dalam sembilan hari ke depan.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembangunan 100 sekolah tahap awal menelan anggaran sekitar Rp 1 triliun lebih.
“Total mungkin sekitar Rp 1 triliunan, yang 100 sekolah tahap awal ya. 100 tahap awal itu, sekitar Rp 1,1 triliun,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan seluruh Sekolah Rakyat tahap awal dan lanjutan melibatkan lebih dari 2.000 pekerja dari berbagai daerah.
“Total untuk 200 sekolah itu kita butuh sekitar Rp 2 triliun dan melibatkan mungkin lebih dari 2.000 pekerja seluruh Indonesia,” kata Dody Hanggodo.
Secara nasional, progres pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai titik telah mencapai rata-rata 83 persen. Beberapa lokasi bahkan sudah mendekati penyelesaian 90 persen.
Sekolah Rakyat tahap awal mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik.
![Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indrawijaya, turut meninjau progres persiapan salah satu unit Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Handayani di Jakarta, Minggu (29/6/2025). [Suara.com/Lilis]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/30/60986-sekretaris-kabinet-seskab-teddy-indrawijaya.jpg)
Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik).
Pemerintah juga telah menyiapkan gelombang lanjutan dengan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik Pemda.
Target berikutnya mencakup 424 rombel, melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan.
Prabowo Targetkan 100 Gedung se-Indonesia
Kementerian Perumahan Umum (PU) akan mulai membangun gedung baru Sekolah Rakyat pada September 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan kalau satu lokasi Sekolah Rakyat akan membutuhkan biaya Rp 200 miliar.
Nominal itu, kata Dody, sudah termasuk dengan perlengkapan isi sekolah. Biaya ratusan miliar itu dibutuhkan mengingat Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan cukup luas. Dengan biaya Rp 200 miliar untuk 100 lokasi, sehingga negara membutuhkan kurang lebih Rp 20 triliuan.