Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Bella, Tiara Rosana

Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
Ilustrasi Partai Politik. (Pixabay)
baca 10 detik
  • Direktur ICW Almas Sjafrina menyatakan kenaikan bantuan keuangan partai politik harus disertai reformasi tata kelola yang komprehensif.
  • Ketergantungan terhadap donatur besar menyebabkan partai politik lebih mengutamakan kepentingan penyandang dana daripada aspirasi masyarakat luas.
  • Perludem dan Bappenas memperkenalkan sistem e-Banpol untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana partai politik dari anggaran negara.

Suara.com - Wacana kenaikan bantuan keuangan negara untuk partai politik (banpol) kembali mengemuka. Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengingatkan bahwa tambahan dana dari negara tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar jika tidak dibarengi reformasi partai politik secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Almas dalam diskusi peluncuran kajian desain e-Banpol yang digelar Perludem bersama Bappenas.

Menurut Almas, persoalan partai politik saat ini sudah jauh lebih kompleks daripada sekadar kekurangan anggaran. Krisis pendanaan, kata dia, telah berkembang menjadi krisis tata kelola hingga krisis representasi politik.

"Persoalannya bukan lagi sekadar financial crisis, tapi juga sudah menjadi governance crisis," kata Almas.

Ia menjelaskan, keterbatasan pendanaan mendorong sebagian partai bergantung pada donatur besar dan sumber pendanaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dampaknya, partai dinilai lebih responsif terhadap penyandang dana dibandingkan kepentingan publik.

"Dari situ kemudian lahir krisis yang jauh lebih besar. Krisis keuangan berubah jadi krisis representasi dan juga krisis governance. Partai kemudian menjadi lebih responsif kepada penyandang dana besar tadi daripada kepada publik atau kepada pemilihnya," terangnya.

Karena itu, Almas menilai pembahasan kenaikan banpol tidak boleh berdiri sendiri. Menurutnya, tambahan dana negara harus menjadi bagian dari paket reformasi partai politik yang memiliki indikator perubahan yang jelas.

"Saya lebih bersepakat banpol ini dibincang sebagai bagian dari reformasi partai politik. Jadi perbincangan mulai dari masalahnya sampai kemudian solusi yang diambil memang ada di bawah payung besar reformasi partai politik," tutur Almas.

Peneliti ICW Almas Sjafrina di PTUN Jakarta, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (3/5/2023). (Suara.com/Dea)
Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch. (Suara.com/Dea)

Ia juga mengusulkan apabila pemerintah memutuskan menaikkan bantuan keuangan partai, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus dalam jumlah besar.

baca juga

"Saya lebih sepakat mungkin perlu diformulasikannya itu berjenjang. Jadi enggak langsung naik signifikan dibanding anggaran yang sekarang sudah dialokasikan pemerintah," ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan dana perlu dibarengi evaluasi terhadap keseriusan partai dalam memperbaiki tata kelola, demokrasi internal, hingga keterbukaan laporan keuangan.

Almas mengingatkan, tanpa reformasi yang terukur, kenaikan bantuan negara hanya akan menjadi "cek kosong" bagi partai politik.

"Tanpa itu semua, saya yakin bahwa kenaikan banpol kemudian hanya menjadi blank check. Negara memberi lebih banyak uang, tapi publik tidak memperoleh jaminan bahwa partai akan berubah menjadi lebih demokratis, lebih bersih, dan lebih representatif," beber Almas.

Selain itu, ICW juga menilai partai politik perlu lebih terbuka mengenai kondisi keuangannya. Selama ini, narasi bahwa partai mengalami krisis pendanaan kerap disampaikan, tetapi tidak disertai laporan keuangan yang memadai.

"Jangan sampai masyarakat kemudian hanya diminta mempercayai klaim bahwa partai politik kekurangan uang tanpa pernah melihat kondisi keuangan yang sebenarnya. Kalau memang ingin ada lebih banyak alokasi anggaran negara kepada partai, maka bukalah kondisi keuangan partai kepada publik," kata Almas.

Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Partai Politik, partai merupakan badan publik yang berkewajiban membuka informasi keuangannya. Informasi tersebut tidak hanya mencakup bantuan negara, tetapi juga iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga.

Dalam forum yang sama, Perludem bersama Bappenas memperkenalkan konsep e-Banpol, yakni sistem digital untuk pengelolaan dan pelaporan bantuan keuangan partai politik.

Sistem tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus memudahkan pengawasan publik terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs

ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 18:26 WIB

Kepala BGN Nanik S Deyang Dilaporkan atas Dugaan Rangkap Jabatan di BUMN

Kepala BGN Nanik S Deyang Dilaporkan atas Dugaan Rangkap Jabatan di BUMN

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 18:00 WIB

PSI Disebut Tarik Kader dari Partai Lain, Pengamat Singgung Krisis Figur

PSI Disebut Tarik Kader dari Partai Lain, Pengamat Singgung Krisis Figur

News | Senin, 22 Juni 2026 | 10:29 WIB

Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar

Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar

News | Minggu, 14 Juni 2026 | 11:40 WIB

ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang

ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang

News | Minggu, 14 Juni 2026 | 11:21 WIB

Pegawainya Terjaring OTT KPK, Pengawasan Internal BPK Dinilai Gagal Total

Pegawainya Terjaring OTT KPK, Pengawasan Internal BPK Dinilai Gagal Total

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 18:40 WIB

ICW: Audit BPK Jadi Komoditas Dagang, WTP Cuma Alat Pencitraan Politik

ICW: Audit BPK Jadi Komoditas Dagang, WTP Cuma Alat Pencitraan Politik

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 17:55 WIB

504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?

504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 10:53 WIB

BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?

BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 08:55 WIB

Terkini

Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

News | Selasa, 17 November 2026 | 23:48 WIB

Kolaborasi Spesial Afgan, DJ Winky, dan Maxime Bouttier, Bakal Bawa AURA ke Panggung ZAP Fest

Kolaborasi Spesial Afgan, DJ Winky, dan Maxime Bouttier, Bakal Bawa AURA ke Panggung ZAP Fest

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 23:12 WIB

Perbanas Institute Kampiun Campus League Jabodetabek, UNJ Sempurna di Sektor Putri

Perbanas Institute Kampiun Campus League Jabodetabek, UNJ Sempurna di Sektor Putri

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 23:02 WIB

Kickboxing Indonesia Punya Wajah Baru, Padukan Duel Panas dan Hiburan

Kickboxing Indonesia Punya Wajah Baru, Padukan Duel Panas dan Hiburan

Sport | Selasa, 17 November 2026 | 22:44 WIB

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kerja Sama KKP, Alokasikan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kerja Sama KKP, Alokasikan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Video | Selasa, 17 November 2026 | 22:15 WIB

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Jabar, Catatkan Transaksi Rp8,616 Triliun

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Jabar, Catatkan Transaksi Rp8,616 Triliun

Jatim | Selasa, 17 November 2026 | 22:10 WIB

Ditanya Peluang Jadi Cawapres Gantikan Gibran, Natalius Pigai: Saya Triple Minoritas!

Ditanya Peluang Jadi Cawapres Gantikan Gibran, Natalius Pigai: Saya Triple Minoritas!

News | Selasa, 17 November 2026 | 22:00 WIB

Parkir Liar Blok M Makin Semrawut, Dishub Akan Siapkan Penjagaan Gabungan Tiap Akhir Pekan

Parkir Liar Blok M Makin Semrawut, Dishub Akan Siapkan Penjagaan Gabungan Tiap Akhir Pekan

News | Selasa, 17 November 2026 | 21:45 WIB

Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya

Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 21:37 WIB

Formasi CPNS 2026 Apa Saja? Ini 4 Posisi Paling Dibutuhkan

Formasi CPNS 2026 Apa Saja? Ini 4 Posisi Paling Dibutuhkan

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 21:19 WIB

×