Infografis
Suara.com - DPR memastikan sejumlah nama calon duta besar (Dubes) untuk negara-negara sahabat telah diterima dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, termasuk nama untuk calon Dubes Indonesia di Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu belakangan mendapat sorotan.
"Soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja," kata TB di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, sejumlah nama duta besar yang masuk ke DPR di antaranya adalah Dubes RI untuk Amerika Serikat hingga Korea Utara.
Kendati begitu, TB tak merinci nama-nama calon Dubes tersebut, termasuk yang untuk Amerika dan Korea Utara.
Nama-nama calon Dubes RI itu nanti akan diserahkan pimpinan DPR kepada Komisi I untuk digelar uji kelayakan dan kepatutan.
"Kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test. Tetapi bukan test ya karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat."
"Kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju dan kemudian apa target yang akan dicapai," sambungnya.
Nantinya, hasil uji kelayakan dan kepatutan itu berupa rekomendasi kepada para calon dubes. Bukan menyatakan lulus atau tidak lulus.
Baca Juga: Perang Dunia Ketiga Mau Pecah, Indonesia Masih Belum Punya Dubes untuk AS, Apa Kata Istana?
"Kami hanya memberikan semacam rekomendasi, Penekanan-penekanan apa saja kepada para calon atau mungkin kalau calon itu tidak cocok Kami hanya menyerahkan pindah tempat. Hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus. Jadi bukan test ya," ujarnya.
Ia memberikan, sejumlah catatan terhadap calon duta besar atau untuk memperhatikan kondisi geopolitik di Timur Tengah.
"Misalnya Amerika tadi itu ya soal ekonomi yang nanti akan berkembang dan kemudian berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tentu harus ditempatkan dubes yang tepat," katanya.
Untuk diketahui hingga saat ini, sejumlah 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa dubes.
Meski begitu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut penunjukan dubes diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Hak presiden untuk pilih Dubes Indonesia untuk negara asing sesuai isi UUD 1945, dengan konsultasi seperlunya dengan DPR," kata Jubir Kemlu, Roy Soemirat, Selasa (1/7/2025).
Selama ini, saat posisi dubes belum terisi, Kemlu memiliki mekanisme kerja birokrasi yang jelas untuk memastikan kinerja KBRI di luar negeri tetap berjalan.
"Kami punya mekanisme kerja birokrasi yang jelas untuk terus menjamin kinerja perwakilan Indonesia di luar negeri dalam keadaan kekosongan pimpinan tertinggi," ucapnya.
Kemlu menunjuk pejabat sementara hingga posisi dubes diisi. Sehingga, dia menjamin tidak ada hal yang terbengkalai meski posisi dubes kosong.
"Kemlu akan menunjuk kuasa usaha ad interim/kuai (charge d'affaires) yang menjadi pengganti sementara dengan mandat penuh. Hal ini menjamin kontinuitas kerja sampai adanya pejabat definitif," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto mengungkap, setidaknya ada 12 KBRI di luar negeri tanpa duta besar atau dubes.
"Ada 12 KBRI kosong tanpa dubes, Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamen BUMN, PBB New York dari 2024 dubesnya jadi wamenlu, Dubes Jerman jadi wamenlu juga, PBB Jenewa dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas," ujar Anton saat rapat kerja dengan Menlu Sugiono, Senin (30/6/2025).
Bahkan posisi Dubes RI untuk Korut, kata Anton, alami kekosongan sejak 2021 lantaran pandemi COVID-19.
"Korea Utara dari 2021 ditarik karena COVID-19 sampai sekarang tidak ada," katanya.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa Dubes RI di Meksiko hingga Jepang akan berakhir.
Anton berharap Menlu Sugiono proaktif untuk menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar calon dubes bisa diuji DPR.
Menanggapi hal tersebut, Menlu Sugiono menilai bahwa posisi dubes harus diisi lantaran perannya yang strategis. Namun, menurutnya, perlu waktu untuk mengisi dubes itu.
"Jadi perlu waktu. Oleh karena itu, semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan. Semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR," katanya.
