Menteri ESDM Bahlil Usul ke DPR ICP 2026 di Kisaran 60 sampai 80 Dolar AS per Barel

Suara.com - Pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam Rancangan APBN 2026 berada di rentang 60 hingga 80 dolar AS per barel.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

"Kami mengusulkan dalam rapat yang terhormat ini untuk ICP kita pada RAPBN tahun 2026 di kisaran sekitar 60 sampai 80 dolar AS per barel," ujar Bahlil.

Angka ini lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN 2025 yang dipatok sebesar 82 dolar AS per barel.

Namun menurut Bahlil, usulan tersebut telah memperhitungkan tren pergerakan harga minyak dunia yang kian fluktuatif.

Data realisasi ICP menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2025, harga rata-rata minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 70,05 dolar AS per barel.

Pada Mei, ICP sempat turun menjadi 62,75 dolar AS per barel, sebelum kembali naik menjadi 69,33 dolar AS per barel pada Juni.

Bahlil menjelaskan bahwa dinamika tersebut tak lepas dari gejolak geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah.

"Kita tahu bahwa 30 persen lebih supply minyak dunia berasal dari Timur Tengah, dan ketika terjadi gejolak politik, itu berdampak pada harga minyak dunia. Sampai pernah tembus di atas 80 dolar AS per barel," ungkapnya.

Selain merujuk pada kondisi pasar, pemerintah juga mempertimbangkan proyeksi harga minyak dari sejumlah lembaga internasional.

Menurut Bahlil, beberapa lembaga memperkirakan harga minyak dunia pada 2026 akan berada di kisaran 55 hingga 67 dolar AS per barel.

Saat ini, pasar minyak global tengah menghadapi tantangan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Di tengah pelandaian konsumsi akibat perlambatan ekonomi global, produksi dari negara-negara penghasil minyak justru terus meningkat.

Ketidakseimbangan tersebut menurut Bahlil menjadi salah satu faktor utama di balik melemahnya harga minyak mentah di pasar global.

Komisi XI DPR RI Ingatkan Pemerintah Waspadai Lonjakan ICP

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti risiko gejolak harga minyak global akibat eskalasi konflik antara Iran dan Israel serta keterlibatan Amerika Serikat.

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah agar harga minyak Indonesia (ICP) tidak melampaui asumsi APBN 2025 sebesar 82 dolar per barel, demi menjaga kestabilan subsidi energi dan fiskal nasional.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini tercatat sebesar 4,87 persen, sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.

Penurunan ini terjadi bahkan sebelum konflik Iran-Israel meletus, dan sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian global termasuk dampak kebijakan dagang Amerika Serikat yang disebutnya sebagai “Trump 2.0”.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, pendapatan negara dari sektor perpajakan maupun non-pajak masih tergolong aman. Pemerintah juga belum perlu melakukan pembiayaan baru selama harga ICP masih terkendali.

Namun jika harga minyak global melonjak, maka inflasi dan tekanan fiskal dapat meningkat secara signifikan.

Berdasarkan simulasi yang disusun bersama analis ekonomi, termasuk dari Bank Mandiri, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk merespons fluktuasi harga minyak.

Bahkan jika ICP naik hingga 100 dolar per barel, inflasi diprediksi tetap berada dalam batas aman, yakni sekitar 2,70 persen, atau naik 0,32 basis poin dari posisi saat ini.