Infografis
Suara.com - Babak baru polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali bergulir. Polri mengumumkan penundaan gelar perkara khusus atas aduan masyarakat (dumas) dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) hingga 9 Juli 2025.
Penundaan gelar perkara tuduhan ijazah palsu Jokowi ini terjadi setelah adanya permintaan khusus dari pihak pelapor.
“Dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9 Juli 2025,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Menurut Trunoyudo, undangan gelar perkara sejatinya telah dikirimkan kepada kedua belah pihak untuk tanggal 30 Juni 2025. Namun, pada 2 Juli, TPUA mengajukan surat permohonan untuk melibatkan sejumlah nama eksternal dalam proses tersebut.
“TPUA meminta penghadiran beberapa ajuan nama, seperti Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan Sianipar,” ungkap Trunoyudo sebagaimana dilansir Antara.
Permintaan ini membuat TPUA memohon penjadwalan ulang hingga ada kepastian mengenai kehadiran nama-nama yang mereka ajukan. Polri pun mengakomodasi permintaan tersebut.
“Tindak lanjut untuk mengundang nama-nama dalam pelibatan gelar perkara khusus yang dimohonkan itu dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9 karena, ‘kan, harus mengundang, meminta untuk menghadirkan nama-nama yg diminta itu,” jelas Trunoyudo.
Sebagai informasi, aduan ini pertama kali diajukan TPUA pada 9 Desember 2024, terkait temuan publik mengenai dugaan cacat hukum pada ijazah S1 Jokowi.
Sebelumnya, pada 22 Mei 2025, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Namun, TPUA menolak hasil tersebut dengan alasan tidak dilibatkan dalam gelar perkara, sehingga mendorong mereka untuk meminta gelar perkara khusus.
Baca Juga: PSI Buka Peluang Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina, Kalau...
