Masih Ngotot! Roy Suryo Ungkap Alasan Jokowi Palsukan Ijazah, Bikin Geleng-Geleng Kepala

Suara.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menggemparkan publik dengan pernyataannya terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkakpan dalam sebuah podcast YouTube bersama Refly Harun, Roy Suryo secara blak-blakan membeberkan hasil analisisnya yang mengklaim 99,9 persen ijazah Jokowi adalah palsu.

Pernyataan ini sontak memicu perdebatan luas, terutama mengingat jabatan tinggi yang diemban Presiden.

Menurut Roy Suryo, kecurigaan terhadap keaslian ijazah ini bermula sejak April lalu, setelah adanya unggahan dari kader PSI, Dian Sandi, yang mempublikasikan foto ijazah tersebut. Sejak saat itu, tim Roy Suryo mulai melakukan analisis mendalam. Berbagai kejanggalan ditemukan pada foto ijazah yang beredar.

“Kami menemukan perbedaan warna logo UGM, pas foto yang terlalu tajam, dan bahkan cap fakultas yang anehnya tidak menimpa jas. Ini semua adalah indikasi awal yang sangat kuat,” terang Roy Suryo dikutip pada Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, analisis visual menunjukkan bahwa resolusi foto pada ijazah tersebut sangat tinggi, tidak lazim untuk dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1980-an.

Lebih lanjut, Roy Suryo juga membandingkan foto pada ijazah dengan foto asli Joko Widodo. Hasilnya, ia menyatakan bahwa foto tersebut tidak identik dengan Presiden Jokowi, bahkan kemiripannya disebut di bawah 50%.

“Yang lebih mencengangkan, setelah kami lakukan perbandingan lebih lanjut, foto pada ijazah tersebut justru memiliki kemiripan 89% dengan seseorang bernama Dumatno,” ungkapnya, memicu spekulasi yang lebih jauh. Kejanggalan ini menjadi salah satu pilar utama argumen Roy Suryo dalam menuding adanya pemalsuan.

Dugaan pemalsuan ini, menurut analisis Roy Suryo, tidak dilakukan pada tahun 1985, saat ijazah tersebut seharusnya dikeluarkan, melainkan diduga direkayasa setelah tahun 2010.

Hal ini mengindikasikan adanya upaya sengaja untuk memalsukan dokumen pendidikan di kemudian hari. Untuk memperkuat klaimnya, Roy Suryo juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah tiga pembanding dari angkatan yang sama, dan menemukan bahwa ijazah-ijazah tersebut tidak identik.

Tidak hanya ijazah, keaslian skripsi Jokowi juga turut menjadi sorotan. Roy Suryo menemukan beberapa anomali, termasuk perbedaan jenis kertas yang digunakan, tidak adanya lembar pengujian skripsi, dan keraguan terhadap tanda tangan Prof. Ahmad Sumitro yang tercantum. Kecurigaan semakin menguat ketika Kasmujo, yang sebelumnya disebut Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsinya, membantah hal tersebut.

“Kasmujo menyatakan bahwa dirinya adalah dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi. Ini adalah kontradiksi yang signifikan,” papar Roy Suryo.

Selain itu, informasi mengenai Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi juga disebut tidak konsisten. Awalnya disebutkan pada tahun 1983, namun kemudian diralat menjadi tahun 1985. Inkonsistensi data ini menambah daftar pertanyaan yang diajukan Roy Suryo terkait rekam jejak pendidikan Presiden.

Dalam investigasinya, Roy Suryo dan timnya bahkan menelusuri hingga ke Pasar Pramuka, Jakarta, tempat yang diduga menjadi lokasi praktik pembuatan dokumen palsu. Informasi ini didapatkan dari seorang politisi bernama Bitor Suryadi.

“Kami menemukan indikasi kuat adanya keterlibatan Profesor Paiman, seorang akademisi, yang diduga pernah memiliki kios di Pasar Pramuka dan terlibat dalam praktik pembuatan ijazah palsu,” ujar Roy Suryo, mengutip analisis dari Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Candra.

Temuan ini membuka babak baru dalam dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Roy Suryo juga mengungkapkan adanya pengakuan dari seorang kader partai yang identitasnya dirahasiakan, yang mengaku pernah menasihati Jokowi agar tidak membuat ijazah palsu.

Namun, Jokowi disebut beralasan bahwa hal tersebut dilakukan agar terlihat lebih keren dan gagah. Pernyataan ini, jika terbukti benar, akan menjadi pukulan telak bagi integritas publik.

Meskipun Roy Suryo dan timnya telah diundang untuk klarifikasi oleh Polda Metro Jaya terkait laporan ijazah palsu, mereka tidak hadir atas saran kuasa hukum.

Sementara itu, gelar perkara khusus di Bareskrim terkait laporan TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) ditunda untuk persiapan yang lebih matang.

TPUA sendiri bahkan telah melaporkan Dirti TPIDUM ke Propam terkait penanganan kasus ijazah Jokowi, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses hukum yang berjalan. Ada desakan kuat dari berbagai kelompok agar kasus ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya.

Pada akhirnya, Roy Suryo berharap agar kebenaran dapat terungkap. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti semua temuan yang ada secara netral dan jujur.

“Kasus ini sangat penting karena menyangkut integritas dan kejujuran seorang pemimpin tertinggi di negeri ini,” tegasnya.

Ia berharap agar ada putusan pengadilan yang dapat diterima oleh publik melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Dugaan pemalsuan ijazah ini masih menjadi bola panas yang terus bergulir, menanti kejelasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Bagaimana kelanjutan kasus ini akan mempengaruhi peta politik dan kepercayaan publik terhadap pemimpin negara?