Dasco Tepis Isu DPR Akan Evaluasi Hakim MK karena Revisi Aturan Pemilu

M Nurhadi

Jum'at, 04 Juli 2025 | 20:05 WIB
Dasco Tepis Isu DPR Akan Evaluasi Hakim MK karena Revisi Aturan Pemilu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak akan mengevaluasi hakim-hakim MK karena merevisi aturan pemilu. [Suara.com]

Suara.com - Dunia politik Indonesia kembali memanas. Bukan karena koalisi atau kontestasi pilpres yang baru selesai, melainkan karena putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi mengubah total cara kita memilih para pemimpin.

Melalui putusan nomor 135/PUU-XXII/2024, MK memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan Pemilu menjadi dua kategori: nasional dan lokal.

Putusan ini sontak memicu pro dan kontra, menyeret DPR ke dalam perdebatan sengit, dan bahkan memunculkan desakan evaluasi terhadap para hakim konstitusi.

Bagi anak muda dan pemilih pemula, perubahan ini krusial untuk dipahami karena akan menentukan bagaimana suara kita akan diperhitungkan di masa depan.

Mari kita bedah lebih dalam, apa sebetulnya yang terjadi dan mengapa ini menjadi isu besar.

Apa Isi Putusan MK yang Jadi Pemicu?

Pada intinya, putusan MK ini merombak sistem pemilu serentak yang selama ini kita kenal.

Tujuannya mungkin untuk menyederhanakan proses dan beban kerja penyelenggara.

Namun, implementasinya menciptakan lanskap politik yang sama sekali baru.

baca juga

Berdasarkan putusan tersebut, pemilu akan dibagi menjadi:

  1. Pemilu Nasional: Mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), anggota DPR RI, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  2. Pemilu Lokal: Mencakup pemilihan anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pemisahan ini secara efektif mengakhiri model pemilu serentak lima kotak suara yang dianggap rumit dan melelahkan pada Pemilu 2019 dan 2024.

Tapi, alih-alih disambut baik, putusan ini justru dinilai melampaui kewenangan dan berpotensi menciptakan "kegaduhan" baru.

DPR Bereaksi: Antara Kritik Tajam dan Sikap Hati-Hati

Gedung parlemen di Senayan menjadi pusat perhatian setelah putusan ini diketok.

Komisi III DPR, yang membidangi hukum, langsung bergerak dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama para pakar hukum.

Dalam rapat tersebut, nama-nama seperti mantan Hakim MK Patrialis Akbar dan politikus NasDem Taufik Basari kompak menyuarakan kritik.

Keduanya menilai putusan MK telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga judicial review dan masuk ke ranah pembentuk undang-undang.

Kritik paling keras datang dari Partai NasDem yang secara terbuka mendesak DPR untuk "menertibkan" MK.

Anggota Majelis Tinggi NasDem, Lestari Moerdijat, menyatakan bahwa perubahan sistem pemilu seharusnya didasarkan pada evaluasi komprehensif, bukan tafsir konstitusional sepihak dari MK.

"Partai NasDem mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma Konstitusi dalam mengekspresikan sikap kenegarawanannya yang melekat pada diri para hakimnya," tegas Lestari.

Namun, di tengah panasnya situasi, pimpinan DPR justru menunjukkan sikap yang lebih kalem.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menepis isu bahwa DPR akan mengevaluasi atau bahkan mengganti hakim MK sebagai respons atas putusan ini.

"Kita lagi tenang-tenang gini gitu, apa sih hakim MK mau dievaluasi? Kurang kerjaan aja kita ini," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

Ia menambahkan, "Lah bagaimana mau (evaluasi hakim MK), masa gara-gara putusan itu kita (evaluasi)?"

Meski menolak desakan evaluasi hakim, Dasco memberikan sinyal jelas tentang langkah DPR selanjutnya.

Ia menyebut bahwa masukan dari para praktisi hukum akan menjadi bahan pertimbangan penting.

Yang paling menarik, Dasco mengungkapkan bahwa DPR kini sedang mempersiapkan langkah balasan yang ia sebut sebagai "rekayasa konstitusi."

"Jadi Komisi III itu memfasilitasi, justru itu kan rapat dari orang-orang yang pengin menyampaikan aspirasi ya itu kan wajar aja, namanya juga aspirasi dari yang ingin menyampaikan, tapi kemudian agenda kita ke depan ya, kami sekarang sedang mengkaji rekayasa konstitusi dengan berbagai formula," jelas Dasco.

Istilah "rekayasa konstitusi" ini mengindikasikan bahwa DPR kemungkinan besar akan melakukan revisi besar-besaran terhadap Undang-Undang Pemilu untuk merespons putusan MK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ngeri! Putusan MK soal Pemilu Bisa Jerumuskan DPR dan Pemerintah Langgar Konstitusi?

Ngeri! Putusan MK soal Pemilu Bisa Jerumuskan DPR dan Pemerintah Langgar Konstitusi?

News | Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:48 WIB

Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Patrialis Akbar Blak-blakan di DPR: Putusan MK Langgar Konstitusi!

Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Patrialis Akbar Blak-blakan di DPR: Putusan MK Langgar Konstitusi!

News | Jum'at, 04 Juli 2025 | 16:18 WIB

Usai Putusan Pemisahan Pemilu, PKB Kritik MK: Katanya Penjaga Konstitusi, Gak Usah Ngatur!

Usai Putusan Pemisahan Pemilu, PKB Kritik MK: Katanya Penjaga Konstitusi, Gak Usah Ngatur!

News | Jum'at, 04 Juli 2025 | 15:24 WIB

Dasco Dorong Pemerintah Diplomasi Bebaskan WNI yang Ditahan Junta Myanmar

Dasco Dorong Pemerintah Diplomasi Bebaskan WNI yang Ditahan Junta Myanmar

News | Jum'at, 04 Juli 2025 | 15:37 WIB

Fraksi PKB Manfaatkan Putusan MK, Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD kalau Ada Revisi UU Pemilu

Fraksi PKB Manfaatkan Putusan MK, Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD kalau Ada Revisi UU Pemilu

News | Jum'at, 04 Juli 2025 | 15:07 WIB

Trimedya PDIP: Gaya Politik Dasco Mirip Almarhum Taufiq Kiemas

Trimedya PDIP: Gaya Politik Dasco Mirip Almarhum Taufiq Kiemas

News | Kamis, 03 Juli 2025 | 18:43 WIB

Hati-hati Sikapi Putusan MK, DPR Belum Targetkan Waktu Revisi UU Pemilu

Hati-hati Sikapi Putusan MK, DPR Belum Targetkan Waktu Revisi UU Pemilu

News | Rabu, 02 Juli 2025 | 22:50 WIB

Terkini

Review Film Pasukan 1000 Janda: Saat Luka Kehilangan Berubah Jadi Senjata Melawan Penjajah

Review Film Pasukan 1000 Janda: Saat Luka Kehilangan Berubah Jadi Senjata Melawan Penjajah

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Luhut Dorong OJK Gunakan AI untuk Berantas Kecurangan di Pasar Modal

Luhut Dorong OJK Gunakan AI untuk Berantas Kecurangan di Pasar Modal

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Anti-Ribet: Ini Cara Aktivasi eSIM Telkomsel dan Indosat di Android dan iPhone

Anti-Ribet: Ini Cara Aktivasi eSIM Telkomsel dan Indosat di Android dan iPhone

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 06:00 WIB

Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 05:44 WIB

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 05:00 WIB

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 04:35 WIB

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 00:12 WIB

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono:  Bandingkan dengan Provinsi Lain

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono: Bandingkan dengan Provinsi Lain

News | Sabtu, 21 November 2026 | 23:37 WIB

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 23:22 WIB

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 22:42 WIB

×