Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan DPR RI untuk kapan pengesahan calon-calon Duta Besar RI hasil fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.
Hal itu disampaikannya menanggapi hingga Rapat Paripurna terbaru yang digelar hari ini belum ada agenda untuk pengesahan calon-calon Dubes RI meski fit and proper sudah selesai di Komisi I DPR.
Dave mengaku belum melihat jadwal Rapat Paripurna hari ini. Namun menurutnya Paripurna masih akan fokus pada agenda RAPBN.
"Saya belum melihat agenda paripurna-nya sepenuhnya ya. Sekarang ini kan yang masih dibahas itu yang soal RAPBN. Jadi, tapi yang penting kita sudah selesai di komisi, sudah kita serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Ia mengatakan, Pimpinan DPR RI pasti punya kebijakannya sendiri soal kapan pengesahan calon-calon Dubes RI dilakukan.
"Karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan," katanya.
Di sisi lain, kata dia, para calon-calon Dubes RI tak ada kendala dalam mengikuti fit and proper test kemarin.
"Semuanya, kita tidak melihat ada suatu kendala, semuanya itu mampu dan sanggup untuk melaksanakan visi-misi pemerintah dengan program kerja masing-masing di tempat yang mereka akan ditugaskan," pungkasnya.
Sebelumnya, panggung diplomasi Indonesia bersiap menyambut wajah-wajah baru.
Sebanyak 24 calon duta besar (dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia telah menuntaskan salah satu tahapan krusial, yakni uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.
Proses ini menjadi penentu sebelum mereka resmi diutus Presiden untuk menjadi ujung tombak kepentingan nasional di berbagai belahan dunia.
Komisi I DPR RI, yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi, menjadi penyelenggara maraton uji kelayakan ini.
Digelar secara intensif selama dua hari, sejak Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025), para calon diplomat diuji visi, misi, dan kapabilitasnya dalam empat sesi terpisah.
Setelah proses pengujian selesai, Komisi I DPR langsung menggelar rapat internal untuk merumuskan evaluasi dan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI, sebelum diteruskan ke pemerintah.
Dari daftar 24 nama yang diuji, beberapa penugasan menarik perhatian publik karena posisi strategisnya bagi kepentingan politik dan ekonomi Indonesia di kancah global.
TERPOPULER
