Suara.com - Sebuah gebrakan politik datang dari Istana. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan penugasan khusus bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor langsung di Papua. Langkah ini disebut sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan sekaligus meredam konflik yang tak kunjung usai di Tanah Cenderawasih.
Informasi ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, langkah ini merupakan sebuah terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril pada Rabu (2/7/2025).
Rencana ini pun mendapat respons dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Ia memuji rencana tersebut dan menganggapnya sebagai langkah yang sangat positif.
"Apa? Presiden prabowo menugasi Gibran ke Papua? Oh saya kira bagus, bagus sekali itu menunjukan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua sekaligus menghargai, karena dulu kan bapaknya Presiden Jokowi kan paling sering ke Papua," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Deddy menilai, dengan masifnya pembangunan infrastruktur, perkebunan, hingga tambang di Papua, kehadiran pengawas setingkat wakil presiden memang diperlukan untuk memastikan semuanya berjalan baik.
"Nah setelah dibuka jalan banyak di sana, besar segala macem, sekarang banyak perkebunan, banyak tambang di sana, baik yang legal maupun ilegal. Nah itu kan perlu diawasi, yang paling tepat udah Gibran, udah benar gitu," ujarnya.
Namun, pujian Deddy datang dengan sebuah catatan tajam. Ia berharap penugasan Gibran ini bukan sekadar agenda seremonial yang hanya datang dan pergi.
"Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi," katanya.
"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu," sambungnya.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa fokus penugasan Gibran tidak akan lagi semata-mata pada pembangunan fisik.
Yusril Ihza Mahendra menyoroti bahwa pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjadi pilar utama, dengan melibatkan partisipasi publik, terutama Orang Asli Papua (OAP), untuk menentukan arah pembangunan yang adil.
TERPOPULER
