Suara.com - Penjual ronde, Yanti (45) yang merupakan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta mengaku semula sedang berjualan seperti biasa, namun tiba-tiba diminta menyediakan ronde untuk orang nomor 2 di Indonesia, yakni Gibran Rakabuming Raka.
Warga Kota Yogyakarta itu mengaku senang lantaran dagangannya diborong 130 porsi oleh Wapres Gibran.
"Senang, alhamdulillah. Pas jualan langsung diambil katanya untuk tamu. Belum tahu kalau tamunya itu Pak Wapres. Sisanya disuruh membagikan ke yang mau," ujar Yanti yang juga sempat berbincang dan berfoto dengan Gibran dilansir dari Antara, Selasa 8 Juli 2025 malam.
Selain ronde, sajian bakso juga dipesan secara mendadak untuk menjamu rombongan Wapres.
Ratno (66), penjual bakso mengaku awalnya sedang berjualan biasa sebelum diajak bergabung ke lokasi.
"Tadi lagi jalan langsung ditarik ke sini. Saya biasanya jualan di sekitar sini juga. Tapi belum tahu kalau buat acara Pak Wapres. (dipesan) seratus lebih," ujar dia.
Di sela kegiatan, tim dari rombongan Wapres juga membagikan paket buku tulis dan pensil kepada anak-anak yang tengah berada di sekitar lokasi.
Naura (13), salah satu penerima bingkisan tersebut tidak menyangka bakal berjumpa dengan Wapres secara langsung.
"Senang. Tidak menyangka bakal mendapat buku dari Wapres. Saya sedang berlibur di Yogyakarta," ujar siswa SMP asal Pati, Jawa Tengah itu.
Sebelumnya, pada Selasa (8/7) pagi, Wapres Gibran menghadiri Panen Raya Tebu dan Rembuk Tani di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisutjipto, Wotgaleh, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Sleman, DIY.
Disela-sela kunjungannya, Gibran Rakabuming Raka menikmati kuliner pedagang kaki lima saat mengunjungi kawasan Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta.
Ia tiba sekitar pukul 20.50 WIB bersama rombongan dan langsung menuju deretan lapak di sisi timur salah satu kawasan wisata di Kota Gudeg itu.
Gibran yang mengenakan kemeja berwarna krem berjalan santai di tengah kerumunan sembari sesekali menyapa warga dan pedagang.
Suasana makin semarak saat paduan suara mahasiswa (PSM) Universitas Atmajaya Yogyakarta menyambut wapres dengan membawakan sejumlah lagu.
Warga tampak antusias mengabadikan momen itu dengan gawai masing-masing. Beberapa mengangkat ponsel untuk memotret atau merekam Wapres dari dekat. Tak sedikit pula yang mencoba berjabat tangan atau berswafoto.
Lapak "Ronde Mania Alkid" menjadi salah satu yang dikunjungi wapres beserta rombongan.
Prabowo Tugaskan Gibran di Papua
Biasanya, sosok yang menjabat Wakil Presiden RI tidak banyak mendapat sorotan dibanding Presiden RI. Tapi lain soal saat Wapres diemban oleh Gibran Rakabuming Raka, dia justru banyak disorot secara negatif.
Bahkan, kekinian, forum purnawirawan TNI dan banyak kalangan mendesak DPR untuk memakzulkan Gibran dari kursi wapres.
Di tengah-tengah izu pemakzulan itulah sebuah rencana besar tengah digodok di lingkaran Istana.
Gibran dipersiapkan untuk menerima penugasan khusus langsung dari Presiden Prabowo Subianto: mengatasi peliknya permasalahan di Tanah Papua.
Bahkan, nanti Gibran akan dibuatkan kantor di Papua. Dengan demikian, ia akan jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan di Jakarta.
Secara resmi, fokus kerja Gibran nantinya tak hanya pada percepatan pembangunan, tetapi juga meredam konflik yang tak kunjung usai.
Namun, di tengah optimisme pemerintah, ada pertanyaan besar soal apakah langkah ini berpeluang menjadi solusi efektif, atau justru mengulang kembali pendekatan yang telah terbukti tumpul?
Informasi ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam sebuah acara resmi, Yusril menyebut penugasan ini sebagai sebuah langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan mengisyaratkan Gibran akan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua.
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," katanya pada Rabu (2/7/2025).
Yusril menegaskan, fokus pemerintah tidak akan lagi semata-mata pada infrastruktur fisik. Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) disebut akan menjadi pilar utama.
Ia menyoroti pentingnya pelibatan aparat keamanan yang harus beroperasi dengan kalkulasi HAM.
Menurutnya, partisipasi publik, terutama Orang Asli Papua (OAP), menjadi krusial untuk menentukan arah pembangunan yang adil dan menghormati hak-hak kultural serta sipil mereka.
Rencana ini, klaim Yusril, adalah wujud komitmen pemerintah mendengar aspirasi rakyat Papua.
TERPOPULER
