Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan Indonesia kini darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sebab, data terbaru menunjukkan adanya penambahan lebih dari 2.000 kasus hanya dalam kurun waktu dua minggu.
Kondisi genting ini diungkapkan oleh Arifah Fauzi setelah memimpin rapat tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (10/7/2025).
Rapat tersebut secara khusus membahas efektivitas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
"Kami ada rapat tingkat menteri untuk berdiskusi bersama Inpres tentang Gerakan Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak," kata Arifah, menggarisbawahi urgensi pertemuan tersebut.
Lonjakan Data yang Mengkhawatirkan
Menteri Arifah memaparkan data yang menjadi dasar kekhawatiran pemerintah.
Sistem pelaporan Kementerian PPPA mencatat angka yang terus meroket dalam waktu singkat.
Sepanjang periode Januari hingga 14 Juni 2025, tercatat sekitar 11.800 laporan kasus kekerasan.
Namun, angka tersebut melonjak drastis dalam beberapa minggu berikutnya.
"Kemudian sampai 7 Juli itu sudah ada di angka 13 ribu. Artinya dalam waktu dua Minggu lebih, jumlah kasus yang terlaporkan sudah di atas 2 ribu," papar Arifah.
Ironisnya, kata dia, kasus terbanyak adalah kekerasan seksual serta korbannya mayoritas perempuan berbagai rentang usia.
Fakta yang lebih memilukan adalah lokasi terjadinya tindak kekerasan.
Alih-alih ruang publik, sebagian besar kasus justru terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi korban.
"Lokasi terjadinya paling banyak di rumah tangga," tegas Arifah.
TERPOPULER
