Di Ambang Vonis 7 Tahun, Hasto Memohon ke Hakim: Kembalikan 3 Buku Saya

Suara.com - Ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi saksi bisu pertaruhan nasib Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Dengan suara tegas di hadapan majelis hakim, Hasto mencurahkan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya.

Ini merupakan upaya terakhir untuk lepas dari bayang-bayang hukuman 7 tahun penjara yang dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukan sekadar permohonan hukum, pleidoi Hasto pada Kamis (10/7/2025) terdengar sebagai sebuah seruan personal untuk mengembalikan hidupnya seperti sedia kala.

Ia meminta hakim untuk tidak hanya membebaskannya, tetapi juga memulihkan kehormatannya yang terkoyak akibat kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan ini.

“Membebaskan Terdakwa Hasto Kristiyanto dari segala dakwaan (verkapte vrijspraak), atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan (onslag van alle rechts vervolging),” kata Hasto saat membacakan petitumnya.

Permohonannya berlanjut dengan permintaan yang lebih personal, menyentuh statusnya sebagai tahanan dan pengembalian barang-barang pribadinya yang kini menjadi barang bukti.

“Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Hasto Kristiyanto dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Putusan ini dibacakan; Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa Hasto Kristiyanto dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula,” lanjutnya.

Secara spesifik, Hasto meminta kembali tiga buah buku catatan yang disita KPK.

Pertama, buku hitam bertuliskan KompasTV #TemanTerpercaya. Kedua, buku hitam bertuliskan ERICA E-156 Personal Note Book. Ketiga, buku catatan merah-putih bertuliskan PDI Perjuangan.

Di ujung pembelaannya, Hasto menyerahkan nasibnya sepenuhnya ke tangan hakim.

“Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya Putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” tandas Hasto.

Ancaman di Balik Permohonan Emosional

Permohonan emosional Hasto ini menjadi pertaruhan terakhirnya melawan tuntutan berat yang diajukan jaksa KPK pada sidang sebelumnya, Kamis (3/7/2025).

Jaksa meyakini Hasto bersalah dan harus menanggung konsekuensi hukum yang tidak ringan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun,” kata jaksa saat itu.

Tak hanya kurungan badan, Hasto juga dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 600 juta, dengan ancaman tambahan 6 bulan kurungan jika denda tersebut tidak mampu dibayarkan.

Jejak Perintangan dan Dugaan Suap Harun Masiku

Keyakinan jaksa berakar pada dua dakwaan utama. Pertama, Hasto didakwa memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan jalan politikus PDIP Harun Masiku agar bisa dilantik menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), dengan menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kedua, dan yang tak kalah serius, adalah dakwaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

KPK menuduh Hasto secara aktif berusaha menggagalkan proses hukum. Ketua KPK Setyo Budiyanto, saat mengumumkan status tersangka Hasto pada Selasa (24/12/2024), membeberkan detail tindakan tersebut.

Menurut Setyo, Hasto memerintahkan orang kepercayaannya untuk menyuruh Harun Masiku menghilangkan jejak saat KPK melakukan operasi tangkap tangan.

“Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan penjaga rumah aspirasi... untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” ungkap Setyo.

Tindakan serupa diduga terulang bertahun-tahun kemudian. Pada 6 Juni 2024, menjelang pemeriksaannya sebagai saksi, Hasto dituduh memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan penyidik.

KPK juga menuding Hasto telah mengarahkan saksi-saksi lain untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, sebuah upaya sistematis untuk menghalangi kebenaran terungkap.

Atas dasar inilah, KPK menjerat Hasto dengan pasal berlapis, menempatkan nasib salah satu politisi paling berpengaruh di Indonesia ini di ujung tanduk.