Dedi menekankan bahwa keputusan ini bersifat sementara, sembari pemerintah provinsi menyiapkan pembangunan 736 ruang kelas baru.
Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan rasio ideal siswa per kelas dalam jangka menengah.
Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut terus menuai kritik karena dinilai melanggar aturan nasional dan berpotensi memicu konflik kepentingan antara sekolah negeri dan swasta.