Suara.com - DPR dan Pemerintah sepakat menghapus usulan ketentuan soal Mahkamah Agung (MA) tak bisa jatuhkan hukuman lebih berat dari Pengadilan ke terdakwa dari DIM Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketentuan itu sebelumnya ada di DIM Revisi KUHAP nomor 1531 yaitu Pasal 293 ayat (3).
Pasal tersebut berbunyi; dalam hal Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan judex factie atau pengadilan yang sebelumnya sudah disepakati.
Kesepakatan penghapusan ketentuan itu dilakukan dalam Rapat Kerja Panitia Kerja Revisi KUHAP Komisi III DPR RI bersama Pemerintah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
"Saya selaku Ketua Komisi dan Ketua Panja menyampaikan kesepakatan para seluruh anggota Panja RUU KUHAP dan Wakil Pemerintah menyepakati bahwa DIM 1531 Pasal 293 Ayat 3 yang berbunyi dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan judex factie atau pengadilan yang sebelumnya, sudah disepakati bahwa ketentuan ini dihapus," kata Ketua Panja Revisi KUHAP Komisi III Habiburokhman.
Untuk itu, ia memastikan dalam KUHAP baru nanti tidak ada kententuan yang mengatur MA tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pengadilan sebelumnya.
"Jadi DIM tersebut Pasal 293 Ayat 3 tersebut sudah dihapus," ujarnya.
Nantinya, kata dia, MA bisa sesuai hati nurani keyakinannya dalam memutuskan hukuman tak terpaku pada aturan di KUHAP.
"Jadi Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya," katanya.
Baca Juga: Tepis Revisi KUHAP Minim Partisipasi Publik, Komisi III DPR: Kami Wakil Masyarakat Sipil!
Untuk diketahui, DPR bersama Pemerintah memang sedang menggodok Revisi KUHAP. Revisi KUHAP ditargetkan rampung sebelum 2026.
