Ketua MPR Singgung Evaluasi Konstitusi Jelang Indonesia 2045

Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyerukan pentingnya sinergi antar-lembaga negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, terutama menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045.

Bukan itu saja, Sekjen Partai Gerindra itu juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia.

“Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah: apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang bisa menjawab tantangan zaman," kata Muzani dalam sambutannya saat menutup Gathering Media dan MPR RI di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu malam (11/7/2025).

Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi yang turut dihadiri oleh sejumlah anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, di antaranya Dewa Gede Agung Budiarsana (Dapil Bali), Ir. Bambang Haryo Soekarto (Dapil Jawa Timur I), serta Ketua DPD Gerindra NTB yang juga Bupati Lombok Tengah, H. Darul Fathir Bahri. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dan jajaran Sekjen MPR lainnya juga hadir dalam acara tersebut.

Muzani menegaskan, bahwa sinergi antara lembaga negara dan program pemerintah adalah keniscayaan jika bangsa ini ingin mempercepat pencapaian tujuan nasional.

“Kalau lembaga negara berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung, maka akan muncul kerentanan institusional. Program pemerintah harus mendapat dukungan dari lembaga negara, dan sebaliknya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja media parlemen, khususnya Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) Senayan.

Ia menyebut hubungan yang terbangun selama ini bukan hanya formal, tetapi juga strategis dan penuh kepercayaan.

“Pemberitaan media tentang MPR selama ini sangat membantu membangun citra positif lembaga, dan kami berterima kasih atas itu,” tuturnya.

Ia menutup sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan.

“Kami terbuka untuk terus memperbaiki komunikasi dan hubungan yang lebih baik ke depan," katanya.

Dengan mengangkat isu strategis konstitusi dan perlunya koordinasi nasional yang solid, pidato Muzani menegaskan bahwa tahun-tahun menjelang 2045 bukan sekadar momentum seremonial, melainkan juga momen reflektif bagi masa depan demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.