Penulisan Ulang Sejarah, Anies Baswedan: Jangan Dikurangi atau Ditambah, Tulis Apa Adanya

Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Capres 2024, Anies Baswedan, angkat bicara soal rencana pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah nasional.

Isu ini menuai polemik usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon dianggap publik tak mengakui sejumlah peristiwa kelam, seperti pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998.

Sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies menilai, sejarah adalah catatan utuh yang tak boleh dimanipulasi.

Ia mengingatkan pentingnya objektivitas dan kelengkapan dalam menyusun sejarah bangsa.

"Objektivitas, kelengkapan atas semua peristiwa yang terjadi. Bangsa manapun ada masa jaya, ada prestasi yang dibanggakan, ada problem yang harus dikoreksi. Dan kesemuanya adalah bagian dari sejarah," ujar Anies kepada wartawan, Minggu (13/7/2025).

Menurutnya, penulisan sejarah tidak boleh dilakukan dengan cara menghapus atau menambahi fakta.

Ia menekankan bahwa sejarah justru harus menjadi sumber pembelajaran, bukan sekadar glorifikasi masa lalu.

"Karena itulah penting untuk tidak mengurangi dan juga tidak menambah, tapi lengkap apa adanya, sehingga sejarah menjadi pelajaran. Keberhasilan jadi kebanggaan, kekurangan jadi bahan untuk koreksi. Itulah perjalanan bangsa," ucapnya.

Anies juga mengibaratkan sejarah bangsa seperti sejarah pribadi setiap manusia yang selalu ada sisi gemilang, tapi juga ada kegagalan dan luka yang tak bisa dihapus begitu saja.

"Manusia juga begitu, ada prestasi, ada mungkin kalian berfrustasi, dan itu bagian jadi sejarah pribadi. Itu pesan saya," pungkasnya.

Penulisan Ulang Sejarah Nasional Kejar Tayang

Penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini sedang digarap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dinilai tergesa-gesa dan sarat intervensi politik.

Menurut Sejarawan Asvi Warman Adam, proses yang ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 itu jauh lebih cepat dibanding proyek-proyek serupa di masa lalu, yang memakan waktu bertahun-tahun.

Ia kemudian mencontohkannya dengan penulisan Sejarah Nasional Indonesia atau SNI pun Indonesia Dalam Arus Sejarah, kedua proyek tersebut membutuhkan waktu sampai dua tahun untuk mengerjakannya.

Menurutnya, penulisan sejarah yang dilakukan terburu-buru berisiko menghasilkan karya yang tidak utuh dan tidak maksimal. Ia menekankan bahwa sejarah adalah karya akademik jangka panjang, bukan proyek politik berbatas waktu.

Asvi kemudian membandingkan penulisan ulang sejarah era Presiden Prabowo sekarang dengan dua karya besar sejarah sebelumnya.

Dia membandingkannya dengan proses penulisan Sejarah Nasional Indonesia atau (SNI), yang mulai ditulis pada 1976 dan dikenal dengan intervensi kuat pemerintah Orde Baru, khususnya dalam jilid keenam yang disunting Nugroho Notosusanto.

Serta, Indonesia Dalam Arus Sejarah, yang dikerjakan sejak 2002 dan baru terbit 2012, justru berlangsung nyaris tanpa intervensi.