Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kerap menjadi sorotan masyarakat luas dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukannya. Tak heran jika mayoritas warganet kerap membicarakannya di media sosial.
Rupanya, pembicaraan tentang Dedi Mulyadi yang dinilai masif di dunia maya membuat mantan Bupati Purwakarta itu dituduh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD untuk membayar para buzzer.
Namun, tudingan tersebut dengan cepat dibantah oleh Dedi Mulyadi. Hal ini disampaikannya melalui video singkat yang diunggahnya di akun TikTok pribadi miliknya @dedimulyadiofficial.
Mulanya, Dedi Mulyadi menyinggung soal asumsi liar yang beredar di media sosial tentang dirinya. Kabar yang beredar menyebut bahwa Dedi Mulyadi memangkas anggaran sebesar Rp 47 miliar, namun anggaran itu disebut-sebut dialokasikan untuk membayar media.
"Karena ini berkembang di media sosial ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media Rp 47 miliar, kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer," ucap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi sontak mempersilakan penuduhnya untuk mengecek sendiri buku anggaran Provinsi Jawa Barat. Ia berani menjamin bahwa tak ada dana yang dialokasikan untuk membayar buzzer. Bahkan jika ditemukan pun, Dedi Mulyadi meminta untuk melaporkan ke pihak berwajib.
"Saya sampaikan ya, silakan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat di dinas informasi komunikasi ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer? Kalau anda menemukan silakan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya ada, silakan aja. Atau datangi dinas informasi komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya? Pinta tuh, buku datanya, ambil. Itu saya persilakan," jelas Dedi Mulyadi.
Perihal orang-orang yang memberikan dukungan kepadanya di media sosial, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak membayar mereka.
"Jadi sampai hari ini, kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang berikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekkan orang lain," ungkap Dedi Mulyadi lagi.
Meski begitu, Dedi Mulyadi tetap mengucap rasa terima kasih kepada orang yang menuduhnya. Ia menilai jika suatu hal yang wajar jika warga mencurigai pemimpin dalam mengelola anggaran.
"Terima kasih ya atas kecurigaannya karena rakyat ini penting curiga kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan," ujar Dedi Mulyadi.
Namun, Dedi Mulyadi menilai alangkah lebih baik jika orang-orang melakukan riset data terlebih dahulu sebelum menuduh dirinya melakukan tindakan di luar nalar, seperti membayar buzzer, karena hal tersebut termasuk ke dalam penyebaran berita hoaks.
"Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya, baru speak up. Karena kan kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa ada data, karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong," pungkas Dedi Mulyadi.
TERPOPULER
