Infografis
Suara.com - Ibadah haji, sebuah rukun Islam yang sakral, ternyata menyimpan sisi gelap yang telah mengakar selama bertahun-tahun di Indonesia.
Sebuah sistem busuk yang bekerja layaknya mafia, merampas hak para jemaah, dan mengeruk keuntungan haram. Kini, sebuah perintah perang telah dikumandangkan langsung dari Istana.
Presiden Prabowo Subianto, melalui Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, telah memberikan ultimatum yang tegas dan tanpa kompromi: babat habis praktik kartel dalam penyelenggaraan haji.
Perintah ini bukan sekadar wacana, melainkan genderang perang terhadap sebuah sistem korup yang telah lama menjadi benalu.
Berdasarkan pengakuan Dahnil, berikut adalah 6 fakta mengerikan tentang kartel haji yang kini menjadi target utama pemerintah dikutip dari ANTARA.
1. Perintah Perang dari Presiden: "Kau Babat Aja!"
Ini bukan sekadar arahan birokrasi, melainkan perintah perang personal. Dalam diskusi dengan Fraksi PKS, Dahnil Anzar Simanjuntak secara terbuka menceritakan dialognya dengan Presiden Prabowo.
Setelah melaporkan keberadaan kartel yang menggerogoti sistem haji, jawaban yang ia terima begitu singkat, padat, dan mengerikan bagi para pemain kotor di dalamnya.
"Saya sebutkan Pak, ini ada kartel, di perhajian kita ada kartel. Apa jawab Presiden pada saya? Udah, kau babat aja."
Baca Juga: Dapat Titah 'Babat Habis' dari Prabowo, Dahnil Anzar Siap Sikat Kartel Haji
Perintah ini menunjukkan tingkat kegeraman tertinggi dari kepala negara, menandakan bahwa praktik ini tidak akan lagi ditoleransi dan harus diberantas hingga ke akarnya tanpa pandang bulu.
2. Bukan Musuh Biasa, Kartel Haji Punya Kuasa 'Membabat Balik'
Jangan bayangkan kartel ini adalah sekumpulan calo amatiran. Dahnil sendiri mengakui kekuatan masif yang dimiliki oleh jaringan ini. Saat menerima perintah "babat", ia sempat mengingatkan Presiden akan risiko yang dihadapi.
"(Saya menjawab) Pak ini kartel loh, kartel itu besar, punya semua sumber daya yang ada. Bisa-bisa dibabat balik."
Pernyataan ini adalah pengakuan jujur bahwa kartel haji bukanlah musuh yang mudah. Mereka memiliki sumber daya finansial, jaringan politik, dan pengaruh yang begitu kuat sehingga mampu melawan balik aparat atau pejabat yang mencoba membongkar praktik mereka. Ini adalah pertarungan melawan sistem, bukan sekadar oknum.
3. Modus Licik Terbongkar: Kawin Palsu Demi Potong Antrean Haji
Bagaimana cara kartel ini bekerja? Salah satu modus paling menjijikkan yang diungkap adalah manipulasi data untuk memotong antrean haji yang bisa mencapai puluhan tahun.
Mereka memanfaatkan celah "mahram" (pendamping wanita). Oknum-oknum ini membuat dokumen pernikahan palsu agar bisa "menyelip" ke dalam antrean bersama pasangan palsunya yang sudah lebih dulu terdaftar.
"Bayangkan, surat nikah bisa palsu untuk haji," ujar Dahnil.
Praktik ini tidak hanya mencurangi ribuan jemaah lain yang jujur mengantre, tetapi juga menodai nilai-nilai suci ibadah haji itu sendiri dengan pemalsuan dokumen sakral seperti surat nikah dan KTP.
4. Penyakit Utama Bernama Krisis Integritas
Akar dari segala masalah ini, menurut Dahnil, adalah krisis integritas yang parah di kalangan penyelenggara. Secanggih apapun Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat, semuanya akan sia-sia jika mentalitas para pelaksananya sudah korup. Integritas menjadi barang langka yang membuat seluruh sistem menjadi rentan.
"Concern Presiden itu ingin memastikan penyelenggaraan haji itu bersih dari praktik manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya," kata Dahnil.
Tanpa adanya revolusi mental dan penegakan integritas yang keras, mimpi untuk haji yang bersih hanya akan menjadi angan-angan.
5. Wajah Negara Dipertaruhkan, Haji Bersih Harga Mati
Masalah kartel haji bukan lagi sekadar soal kerugian materi atau antrean. Ini adalah soal citra dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Penyelenggaraan haji adalah etalase yang menunjukkan wajah Indonesia di mata dunia.
"Oleh sebab itu, seperti pesan Presiden, ini wajah lembaga kalian (BP Haji), wajah utamanya itu harus integritas," tegas Dahnil.
Penyelenggaraan yang kacau, korup, dan penuh manipulasi akan menjadi aib internasional. Oleh karena itu, memberantas kartel adalah sebuah harga mati untuk menyelamatkan muka negara.
6. BP Haji, Badan Baru yang Jadi Ujung Tombak Pemberantasan
Perintah Presiden Prabowo ini memberikan mandat yang luar biasa kuat kepada BP Haji, sebuah badan yang relatif baru.
BP Haji kini diposisikan sebagai ujung tombak, sebagai eksekutor di lapangan yang ditugaskan untuk menjalankan perintah "babat habis".
Tugas mereka tidak akan mudah, mengingat mereka akan berhadapan langsung dengan jaringan kuat yang telah lama menikmati keuntungan dari sistem yang korup. Keberhasilan atau kegagalan mereka akan menentukan masa depan tata kelola haji di Indonesia.
