Infografis
Suara.com - Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya kekuatan besar di balik tuduhan ijazah palsu dan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa menimbulkan persoalan baru.
Tanpa bukti yang kuat, tuduhan semacam itu dianggap sebagai rumor yang berpotensi memecah keutuhan bangsa.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menyebut tudingan Jokowi tidak berdasar dan cenderung tendensius.
Menurutnya, ada dua pertimbangan utama yang menunjukkan tidak relevannya dugaan Jokowi soal kekuatan besar yang bermain di balik kedua isu tersebut.
Pertama, mengenai tuduhan ijazah palsu. Jamiluddin menegaskan bahwa isu ini bukanlah hal baru karena sudah muncul sejak Jokowi masih menjabat sebagai presiden.
Namun, saat itu kekuatan politik Jokowi yang masih sangat besar membuat banyak elemen masyarakat cenderung diam.
"Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah. Pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mereka ini tetap konsisten dengan keyakinannya terkait ijazah Jokowi," kata Jamiluddin dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (16/7/2025).
Ia menilai tidak ada indikasi adanya penggelembungan kekuatan yang bertujuan merusak reputasi Jokowi.
Menurutnya, jika ada penambahan dukungan, hal itu terpacu oleh kegigihan kelompok tersebut, bukan karena ada kekuatan besar yang mendorong mereka dari belakang.
Baca Juga: Jokowi Disebut Panik, Dino Patti Djalal: Balas Roy Suryo dengan Senyum, Bukan Bui!
"Kalau ada penambahan dukungan, itu semata karena melihat kegigihan Roy Suryo dan kawan-kawannya dalam mempersoalkan ijazah Jokowi. Mereka ini hanya memberi dukungan, bukan kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pion untuk merusak reputasi Jokowi," tuturnya.
Pertimbangan kedua menyangkut usulan pemakzulan Gibran Rakabuming yang digagas oleh Forum Purnawirawan TNI.
Jamiluddin menilai, tuduhan bahwa forum ini digerakkan oleh kekuatan besar merupakan cerminan ketidakpahaman terhadap karakter para purnawirawan.
"Sebab, para purnawirawan yang sudah senior umumnya sudah tidak punya ambisi politik lagi. Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum," tegas Jamiluddin.
Menurutnya, Purnawirawan TNI merupakan elemen masyarakat yang memiliki integritas tinggi dan tidak mudah diperalat oleh pihak mana pun.
Sehingga, tudingan adanya kekuatan besar di balik usulan pemakzulan Gibran seolah menunjukkan bahwa Jokowi tidak paham dan justru meremehkan integritas mereka.
"Sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI," kritiknya.
Sebagai seorang mantan presiden, lanjut Jamiluddin, Jokowi seharusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan didasari bukti yang kuat agar tidak dinilai hanya menyebarkan rumor.
“Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ada agenda besar politik dibalik isu-isu yang berkembang saat ini.
Jokowi menyebut isu-isu tersebut, ijazah palsu hingga pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik dibalik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya," terang saat ditemui di kediaman pribadinya, Senin (14/7/2025).
Jokowi mengaku itu adalah perasaan politiknya, mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik. Tidak hanya itu tapi juga untuk mendowngrade.
"Ya itu buat saya biasa-biasa sajalah. Ini perasaan politik saja," ungkap dia.
Ketika ditegaskan apakah itu termasuk pemakzulan Wapres Gibran, Jokowi menyatakan termasuk.
"Termasuk itu. Iya, jadi ijazah palsu, pemakzulan mas wapres. Saya kira ada agenda besar politik dan biasa sajalah," jelasnya.
