Infografis
Suara.com - Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membawa polemik ijazah palsu ke ranah hukum menuai kritik tajam dari diplomat senior, Dino Patti Djalal. Mantan juru bicara Presiden SBY ini menilai, tindakan mempidanakan Roy Suryo dkk adalah sebuah blunder yang justru menunjukkan kepanikan.
Menurut Dino, dalam sebuah negara demokrasi, mempertanyakan latar belakang seorang pemimpin, termasuk ijazah, adalah hal yang wajar dan sepenuhnya hak publik.
"Dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiasi politik dan binis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya 'fair game' untuk diketahui, dibahas, dikritik publik," kata Dino melalui akun resmi X @dinopattidjalal pada Selasa, (15/7/2025).
Ia menegaskan, menjadi seorang pemimpin berarti harus siap dikuliti dan dikritisi oleh publik, bahkan setelah tidak lagi menjabat. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil Jokowi justru bisa menjadi bumerang.
"Mempidanakan Roy Suryo dkk akan dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat madani," ucap Dino. "Kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik dan akan makin menyulut tanda tanya masyarakat," lanjutnya.
Dino lantas membandingkan sikap Jokowi dengan Presiden kedua Soeharto, yang saat berhadapan dengan tulisan jurnalis Majalah Time, memilih jalur perdata, bukan pidana.
Menutup kritiknya, Dino memberikan pesan langsung yang menohok kepada Jokowi.
"Pak Jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa dan bukti, bukan dengan bui," tutur mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.
Di sisi lain, Jokowi sebelumnya telah menegaskan bahwa kasus ini bukan lagi soal kritik atau penelitian. Ia merasa telah dihina dan direndahkan martabatnya.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean: Logika Aneh Kasus Ijazah, Buktikan Dulu Aslinya Baru Bicara Tersangka
“Ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah saya ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya,” ungkap Jokowi di Solo, beberapa waktu lalu.
Jokowi menegaskan, pelaporan yang ia buat pada 30 April 2025 itu adalah untuk memberikan pembelajaran kepada semua pihak. Ia bahkan datang langsung ke Polda Metro Jaya dan menjawab 35 pertanyaan dari penyidik untuk membuat laporan terhadap lima orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.
