Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, turut mengomentari kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Jawa Barat yang sampai melibatkan aparat TNI dan Polri.
Arifah menyebutkan kalau keputusan itu memang jadi kebijakan sekolah hingga pemerintah daerah masing-masing dengan tujuan tertentu. Namun, ia menilai seharusnya kegiatan sekolah tidak perlu sampai melibatkan aparat keamanan.
"Itu kebijakan dari sekolah masing-masing mungkin ya, tetapi sebetulnya nggak sampai segitu juga ya," kata Arifah ditemui di Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Arifah sendiri menyadari bahwa pihak sekolah mungkin memiliki alasan tersendiri dalam memilih pendekatan tersebut.
"Mungkin mereka punya perspektif yang berbeda untuk meningkatkan disiplin anak-anak," kata dia.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa cara untuk menanamkan nilai kedisiplinan pada anak di sekolah tidak harus selalu dengan melibatkan aparat keamanan.
"Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan, mungkin itu salah satu cara yang dianggap pas untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak di sekolah gitu," pungkasnya.
Kebijakan pelibatan aparat dalam kegiatan awal tahun ajaran itu juga telah menuai kritik dari Komisi X DPR. Mereka khawatir pendekatan yang bersifat militeristik justru bisa berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan kenyamanan psikologis peserta didik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengkritik kebijakan yang dilakukan beberapa sekolah di wilayah Jawa Barat karena dianggap menanamkan budaya ketakutan sejak dini.
Baca Juga: Potret Aktivitas Hari Pertama Sekolah Rakyat di Berbagai Daerah Indonesia
Ia menegaskan bahwa kegiatan MPLS semestinya menjadi ruang edukatif yang ramah anak.
Polemik ini mencuat setelah sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan siswa baru mengikuti kegiatan MPLS yang dipimpin langsung oleh anggota TNI dan Polri, lengkap dengan atribut dinas. Kebijakan itu digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Jangan sedikit-sedikit (melibatkan) tentara dan polisi. Kalau begitu berarti (terkesan) tidak percaya dengan guru-guru," ujar Abdul saat rapat bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, hari ini.
Dia menekankan agar dunia pendidikan seharusnya jauh dari metode pendisiplinan lewat ancaman ataupun militeristik yang melibatkan TNI/Polri. Sebaliknya, setiap sekolah diminta untuk memanfaatkan guru-guru yang diyakini masih bisa menanamkan pendidikan budi pekerti.
