- Syahdan Husein membacakan nota pembelaan atas dakwaan penghasutan kerusuhan Agustus 2025 di PN Jakarta Pusat pada 2 Maret 2026.
- Syahdan menyatakan kerusuhan adalah dampak pembatasan partisipasi politik dan mengkritik rezim sebagai negara kekuasaan otoriter.
- Pembelaan menyoroti rekayasa MK, politik dinasti, ekonomi yang memburuk, dan menuntut pembubaran DPR RI.
Suara.com - Syahdan Husein membacakan nota pembelaan atau pledoi atas dakwaan penghasutan dalam kerusuhan besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025.
Sang aktivis dituding telah menggerakkan massa melalui siaran pers Gejayan Memanggil dan berbagai konten protes di media sosial.
"Apakah demikian saya melakukannya di kerusuhan yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 tersebut? Bukankah ini semua dari rentetan konflik yang ada di Indonesia sejak Jokowi dan Prabowo berkuasa?" ujar Syahdan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Syahdan menegaskan bahwa gelombang perlawanan pemuda merupakan imbas dari partisipasi politik yang dibatasi serta cengkraman oligarki yang kian kuat.
Ia menilai rezim Prabowo-Gibran telah membangun Machtstaat atau negara kekuasaan yang lebih mengutamakan kontrol koersif daripada kedaulatan rakyat.
"Otoritarian, konservatisme, populisme kanan, dan kesewenang-wenangan penguasa telah menjadi pemicu pemantik ketidakpuasan pemuda dalam memperhatikan isu politik yang penuh konflik dan segala intrik," tutur Syahdan.
Lebih lanjut, Syahdan melihat pemerintahan saat ini sudah mengalami cacat berat sejak awal karena adanya rekayasa usia calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.
Ia mengkritik keras praktik politik dinasti yang menempatkan anak, menantu, hingga keponakan penguasa dalam berbagai jabatan strategis di pemerintahan dan BUMN.
Syahdan juga menuntut pembubaran DPR RI karena lembaga legislatif tersebut dianggap hanya menjadi tukang stempel kebijakan eksekutif yang nirempati terhadap rakyat.
Selain masalah politik, ia memaparkan data penurunan populasi kelas menengah sebesar 17,13 persen akibat tekanan ekonomi dan inflasi yang tidak terkendali.
"Kita melihat sendiri bagaimana rezim memang tidak becus mengelola pemerintahan," sorotnya.
Syahdan menutup pledoi dengan menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang ia suarakan adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan sebuah penghasutan kriminal.
"Aspirasi itu benar-benar didasarkan kenyataan yang ada," pungkasnya.
TERPOPULER
