Suara.com - Gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melibatkan personel TNI/Polri dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menuai badai kritik dari Senayan.
Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengerahkan personel TNI dan Polri untuk mendampingi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2025/2026 mendapat sorotan tajam dari Komisi X DPR RI.
Komisi X menilai langkah tersebut sebagai sebuah jalan pintas yang dapat menciptakan kultur 'ancaman' dan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turun tangan mengevaluasi ulang kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip pendidikan.
Kritik keras tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/7/2025).
"Pak Menteri sudah bagus mengeluarkan kebijakan bahwa MPLS maksimal 5 hari. Tetapi, mari kita maksimalkan peran guru dan keluarga besar sekolah, jangan sedikit-sedikit tentara, sedikit-sedikit polisi," tegas Lalu dalam rapat tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemporv Jabar) di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan dua aturan baru untuk tahun ajaran 2025/2026, yakni jam masuk sekolah dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB dan pelibatan aktif personel TNI/Polri dalam MPLS dengan tujuan memberikan materi bela negara dan wawasan kebangsaan.
Namun, Lalu Hadrian Irfani khawatir kebijakan ini justru akan mengirimkan pesan yang salah kepada siswa yang baru saja lulus dari bangku SMP.
Ia berpendapat, kehadiran aparat keamanan dapat menciptakan atmosfer intimidatif, meskipun tujuannya positif.
Langkah Mantan Bupati Purwakarta itu dinilai Lalu Hadrian sebagai preseden buruk yang berpotensi mengganggu psikologis siswa dan mengabaikan kapasitas tenaga pendidik.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ultimatum Kepala Sekolah di Jabar Jangan Ambil 'Pungutan': Jangan Hamburkan Uang
"Bagaimana psikologis putra-putri kita? Dari SMP masuk SMA sudah dihadapkan dengan suasana seperti itu. Walaupun bahasanya bukan militeristik, mari kita percayakan pada guru-guru kita. Saya yakin pendidik kita memiliki kemampuan untuk pembelajaran karakter dan budi pekerti," sambungnya.
Menurutnya, memercayakan pendidikan karakter pada aparat keamanan bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan pada kompetensi para guru.
Ia mendesak Kemendikdasmen untuk lebih cermat dan mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan reaktif dan bersifat jangka pendek di dunia pendidikan.
"Ini harus menjadi catatan serius. Jangan sampai kebijakan jangka pendek terus digulirkan. Kita harus punya kesinambungan program agar ada kontinuitas yang jelas," katanya.
Kritik dari DPR ini menempatkan Kemendikbudristek pada posisi untuk menengahi antara inovasi kebijakan di daerah dengan prinsip-prinsip pedagogi dan psikologi perkembangan anak yang seharusnya menjadi landasan utama sistem pendidikan nasional.
