Suara.com - Di tengah tudingan publik bahwa DPR sengaja menyembunyikan draf Rancangan Undang-Undang atau RUU KUHAP, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar akhirnya buka suara. Ia menyebut alasan di balik seringnya situs resmi DPR tidak bisa diakses adalah serangan siber brutal yang terjadi ribuan kali.
Indra menegaskan, situs DPR yang bermitra dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri itu menjadi target empuk para peretas.
"Jadi sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan itu. Itu di-hack, itu banyak sekali," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (17/7/2025).
Pernyataan ini sekaligus merespons isu liar bahwa situs DPR sengaja dibuat 'down' agar publik kesulitan mengakses dokumen-dokumen krusial, seperti draf RUU KUHAP.
"Jadi memang apa yang disampaikan teman-teman itu benar, beberapa kali kami harus mengambil tindakan untuk mematikan karena banyak sekali hacker-hacker itu yang mencoba masuk dan menerobos sistem yang ada di kita," katanya.
Indra bahkan mengakui, pada situasi genting, pihaknya terpaksa mengambil opsi untuk mematikan total situs DPR untuk sementara waktu demi mencegah kerusakan yang lebih parah.
"Pada saat di-hack itu kalau yang sudah banyak pada tingkat tinggi grafiknya, pilihan kami harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan, kalau serangan itu berhasil masuk ke dalam itu, itu akan merusak semua sistem kami yang ada ini," ujarnya.
Ia memastikan keputusan untuk mematikan situs tersebut tidak diambil sembarangan, melainkan atas rekomendasi dari lembaga yang kompeten.
"Biasanya mereka yang merekomendasikan ini tolong Sekretratiat Jenderal ini dishut down dulu karenn serangannya terlalu banyak," tuturnya.
Baca Juga: Klaim DPR Lembaga Transparan, Ketua Komisi III Sebut Pengkritik Revisi KUHAP Ugal-ugalan
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menolak keras anggapan bahwa proses penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara ugal-ugalan dengan menyembunyikan draf.
"Jadi enggak ada yang sama sekali disembunyikan. Jadi saya menolak keras kalau proses penyusunan RUU ini disebut ugal-ugalan. Mungkin yang mengkritik lah yang mengkritiknya ugal-ugalan," kata Habiburokhman.
Ia mengakui bahwa situs DPR memang sempat mengalami gangguan, namun ia menjamin hal itu hanya berlangsung singkat.
"Perlu saya jelaskan kemarin sempat down website kami, tapi hanya dalam waktu tidak sampai satu jam sudah diperbaiki kembali. Nah kemudian ada pemberitaan draf RUU tidak ada tidak bisa diakses, draf RUU KUHAP," ujar dia.
