REGIONAL:
- Pandji Pragiwaksono mengomentari perkara Delpedro Marhaen dan staf Lokataru menjelang vonis di PN Jakarta Pusat.
- Jaksa menuntut empat terdakwa, termasuk Delpedro, hukuman penjara dua tahun terkait penghasutan demonstrasi Agustus.
- Para terdakwa dituding menyebar 19 konten medsos yang dinilai menghasut dan menyebabkan kericuhan demonstrasi.
Suara.com - Komika Pandji Pragiwaksono mengomentari perkara yang menjerat Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen dkk, jelang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pandji mengatakan, seharusnya Delpedro Cs tidak semestinya terlibat dalam perkara ini.
“Harusnya bahkan tidak perlu diperkarakan,” kata Pandji saat Aksi Kamisan di depan Istana, Kamis (5/3/2026).
Sebab, lanjut Pandji, sikap kritis tidak seharusnya dibungkam oleh pemerintah. Pasalnya, pemikiran kritis bukan suatu persoalan bagi pemerintah.
“Karena memberi kesan bahwa memiliki aktivisme atau memiliki kekritisan jadi permasalahan buat pemerintah,” imbuh Pandji.
Diketahui, Delpedro bakal menjalani vonis dalam persidangan perkara penghasutan saat aksi demonstrasi pada Agustus.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Delpedro Marhaen dengan pidana penjara selama dua tahun.
Adapun Delpedro dituntut pidana karena dituding sebagai penghasut kerusuhan dalam aksi demonstrasi pada Agustus lalu.
Dalam perkara ini, selain Delpedro, JPU juga melayangkan tuntutan serupa kepada tiga terdakwa lainnya, yakni staf Lokataru Foundation sekaligus pengelola akun Instagram Blok Politik Pelajar, Muzaffar Salim; admin Gejayan Memanggil, Syahdan Husein; serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Menggugat, Khariq Anhar.
"(Menuntut majelis hakim) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Delpedro Marhaen, Terdakwa II Muzaffar Salim, Terdakwa III Syahdan Husein, dan Terdakwa IV Khariq Anhar dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan," kata JPU dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan para terdakwa secara sadar menyebarkan informasi publik melalui akun media sosial.
Sedikitnya ada 19 konten kolaborasi pada periode demonstrasi Agustus melalui akun para terdakwa. Karena itu, JPU menilai konten tersebut masuk dalam perbuatan menghasut.
Dalam konten tersebut, para terdakwa juga memuat sejumlah tagar secara konsisten, seperti #IndonesiaGelap, #IndonesiaSoldOut, hingga #ReformasiPolri.
Algoritma Instagram, tambah jaksa, membuat konten-konten yang dibuat para terdakwa berpotensi menjangkau khalayak luas.
"Perbuatan terdakwa mengunggah konten di media sosial Instagram telah mengajak membangkitkan atau membuat sesuatu yaitu melakukan unjuk rasa yang berujung pada kericuhan," ucap jaksa.
"Konten viral yang cepat membuat dampak kerusuhan terjadi dalam waktu singkat sebelum konten dihapus," tambahnya.
Keempat terdakwa sebelumnya didakwa dengan Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.
Selanjutnya, Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
TERPOPULER
