Suara.com - Suasana sidang paripurna DPRD Sumut diwarnai aksi dari sejumlah orang, pada Kamis 17 Juli 2025. Mereka menyuarakan protes keras terkait kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Protes disampaikan saat Wakil Gubernur Sumut yang juga mantan Bupati Asahan Surya membacakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025.
Aksi yang berujung pada pengamanan paksa ini terekam dalam sebuah video, kemudian diunggah di akun Instagram @kontrassumut.
Apa yang sebenarnya mereka perjuangkan hingga nekat menerobos agenda penting wakil rakyat?
Dalam video berdurasi dua menit lebih tersebut merekam detik-detik saat rapat paripurna yang sedang berlangsung terusik.
Terlihat seorang pria memakai kemeja hitam menyampaikan orasi di tengah berjalannya paripurna. Namun sesaat kemudian, mereka mendapatkan tindakan dari pengamanan DPRD Sumut.
Terlihat seorang pria berambut gondrong, kemeja putih dan membawa poster diamankan dan dibawa ke luar dari ruang paripurna. Sejumlah petugas keamanan kemudian menarik massa dari dalam gedung tersebut.
"Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) lakukan aksi saat sidang paripurna DPRD Sumut pada 17 Juli 2025. Masa aksi membentangkan spanduk dan meneriakkan tuntutannya saat Wagub Sumut Surya membacakan RPJMD 2025," tulis dalam unggahan.
Dalam unggahan disebutkan bahwa aksinya FPBI menyampaikan permasalahan yang terjadi terhadap 8 buruh yang terkena PHK sepihak dan kejahatan kemanusiaan seperti pemotongan upah, upah murah.
Jam kerja lebih dan kepastian status kerja yang dilakukan CV. Berkah Sawit Sejahtera (BSS) Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabuaten Asahan.
Di sisi lain, FPBI juga telah melaporkan permasalahan ini ke dinas ketenagakerjaan wilayah IV dan Ombudsman Sumut.
"Namun sama halnya dengan DPRD Sumut yang tidak pernah menindaklanjuti tuntutan mereka," tulis dalam unggahan.
