Infografis
Suara.com - Bulan madu politik usai Pilpres 2024 mungkin tak akan berlangsung lama. Di tengah euforia kemenangan, benih-benih persaingan menuju kontestasi 2029 disebut mulai ditabur.
Sebuah skenario mengejutkan muncul ke permukaan: potensi 'perang dingin' antara Presiden terpilih Prabowo Subianto melawan 'kekuatan' Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diproyeksikan melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Analisis tajam ini datang dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Menurutnya, panggung politik lima tahun ke depan bisa menjadi arena perebutan pengaruh terselubung antara dua tokoh yang kini tampak mesra tersebut. Namun, realisasi 'perang dingin' ini sangat bergantung pada satu variabel krusial.
Variabel itu adalah kemampuan Jokowi untuk mengorbitkan Gibran menjadi figur calon presiden yang mandiri dan memiliki kekuatan elektoral signifikan, lepas dari bayang-bayang kekuasaan ayahnya.
"Potensi Prabowo berhadapan dengan Jokowi (melalui Gibran) di 2029 sangat bergantung pada apakah Jokowi berhasil menjadikan Gibran sebagai figur capres yang kuat secara elektoral," ujar Yunarto dalam podcast Gaspol dikutip pada Jumat (18/7/2025).
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pertarungan di 2029 bukanlah sekadar adu figur, melainkan pertarungan mesin politik dan warisan pengaruh yang dibangun oleh Jokowi selama dua periode kekuasaannya.
Kerapuhan Politik Gibran Tanpa 'Payung' Jokowi
Saat ini, posisi tawar Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih dinilai masih rapuh. Yunarto Wijaya menyoroti kelemahan mendasar Gibran yang bisa menjadi batu sandungan utama dalam karier politik jangka panjangnya.
Baca Juga: Pihak Dokter Tifa Nilai Ada Kepanikan Usai Kasus Ijazah Jokowi Naik Penyidikan
Ketiadaan basis partai politik yang kuat membuat posisinya sangat bergantung pada patronase.
"Saat ini, Gibran belum menjadi kekuatan elektoral yang signifikan, dan posisinya sebagai RI2 di masa depan juga belum tentu aman karena tidak mewakili partai politik besar," tegas Yunarto.
Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang tinggi pada pesona dan tuas kekuasaan Jokowi. Pertanyaan besarnya adalah: apa yang terjadi ketika Jokowi tak lagi menjadi presiden?
Tanpa 'payung' kekuasaan Istana, Gibran harus berjuang membangun basis elektoralnya sendiri, sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah di tengah kepungan partai-partai besar yang juga memiliki agenda untuk 2029.
Pergeseran Pusat Gravitasi Kekuasaan
Setelah Jokowi resmi lengser pada Oktober 2024, pusat gravitasi kekuasaan politik nasional secara otomatis akan bergeser sepenuhnya ke Prabowo Subianto sebagai presiden. Di sinilah dinamika baru akan dimulai.
