Infografis
Suara.com - Keresahan kini menyelimuti warga di Jakarta Selatan menyusul dugaan peredaran beras oplosan yang ironisnya diduga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta. Para pedagang merugi, sementara warga was-was dengan kualitas nasi yang mereka konsumsi setiap hari.
Di Pasar Kebayoran Lama, seorang pedagang bernama Nisa mengaku pusing menghadapi keluhan pelanggan. Ia menyebut omzetnya tergerus akibat isu ini.
"Ya kalau dirugikan sih ada, berdampak juga kira-kira ada 10 sampai 15 persen lah pembeli yang komplain atau jadi mikir-mikir beli," kata Nisa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Nisa merasa pedagang kecil seperti dirinya menjadi korban yang paling dirugikan. Ia hanya memesan dan menerima barang dari distributor, namun kini harus menanggung getahnya.
"Harusnya pemerintah yang awasi, jangan sampai rakyat yang dirugikan," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Keluhan serupa datang dari warga. Budi, salah seorang warga, mengaku merasakan langsung dampak dari beras yang kualitasnya tidak menentu.
"Kadang beli beras di pasar, ternyata masaknya beda, rasanya juga aneh. Kita inginnya ada tindakan tegas aja, biar enggak makin banyak yang main curang," ucap Budi.
Kekhawatiran bahkan merembet hingga ke isu kesehatan. Ira Suwito, seorang pemilik warung nasi, cemas jika beras oplosan tersebut dicampur dengan bahan-bahan berbahaya.
"Harusnya sih ada sanksi tegas, karena kalau sampai beras oplosan itu campur sama bahan kimia, bisa bahaya buat kesehatan," ujar Ira.
Baca Juga: Masih Tunggu Bukti Pelanggaran, Aprindo Belum Tarik Dugaan Beras Oplosan di Ritel
Ironisnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta selama ini menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi oleh BUMD berinisial FS tersebut untuk program pangan bersubsidi. Pihak dinas mengklaim telah melakukan pengujian secara periodik.
Menanggapi kegaduhan ini, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengakui adanya indikasi pelanggaran kualitas beras. Kini, kasus tersebut telah naik ke tingkat yang lebih serius. BUMD pangan DKI itu dilaporkan telah memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri.
