Infografis
Gugatan Berulang: Kasus ini telah singgah di berbagai pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Surakarta, hingga PN Sleman, dengan penggugat yang berbeda-beda.
Putusan dan Banding: Baru-baru ini, gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufiq di PN Solo dinyatakan gugur. Namun, pihak penggugat tidak menyerah dan berencana mengajukan banding, mengklaim memiliki temuan baru.
Klarifikasi Hukum: Di sisi lain, tim kuasa hukum Jokowi telah menyerahkan ijazah asli ke Bareskrim Polri pada Mei 2025. Hasilnya, Bareskrim menyatakan ijazah tersebut asli dan identik dengan lulusan UGM lainnya pada periode yang sama.
Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, lembaga hukum dan investigasi resmi telah menyatakan keaslian ijazah tersebut. Di sisi lain, gelombang gugatan terus berdatangan, menjaga agar isu ini tetap hidup dan menciptakan ketidakpastian (gamang) di mata publik.
Klarifikasi Resmi vs. Keraguan Publik: Siapa yang Harus Dipercaya?
Di sinilah letak tantangan terbesar di era digital. UGM sebagai almamater telah berkali-kali memberikan klarifikasi bahwa Jokowi adalah benar alumnus mereka.
Namun, pernyataan resmi ini seakan tak berdaya melawan narasi keraguan yang terus disebarkan di media sosial, sering kali didukung oleh "analisis" dari tokoh-tokoh tertentu seperti Roy Suryo.
Bagi anak muda, fenomena ini adalah studi kasus nyata tentang pentingnya literasi digital.
Ketika klaim dan bantahan sama-sama viral, kemampuan untuk memilah informasi, memeriksa sumber, dan memahami konteks menjadi sangat krusial.
Baca Juga: Momen Prabowo Tunjuk Hidung Koruptor: Mereka Dalang di Balik Isu 'Indonesia Gelap'
Polemik ijazah ini menunjukkan betapa mudahnya sebuah isu teknis dipolitisasi untuk mendelegitimasi seorang tokoh atau institusi.
Kesimpulan: Ini Lebih dari Sekadar Ijazah
Pada akhirnya, polemik ijazah Jokowi bukan lagi murni tentang keaslian selembar dokumen.
Isu ini telah berevolusi menjadi arena pertarungan politik, simbol polarisasi, dan ujian berat bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara—baik itu kepresidenan, yudikatif, maupun akademik.
Presiden Jokowi sendiri menduga ada agenda politik di balik tudingan yang tak kunjung usai ini, yang bertujuan merusak reputasinya.
Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan itu, yang jelas kasus ini telah menjadi preseden tentang bagaimana informasi personal seorang pemimpin dapat dieksploitasi dalam lanskap politik yang terbelah.
