Infografis
Suara.com - Transisi kekuasaan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto diwarnai oleh manuver politik yang tajam.
Langkah Kejaksaan Agung yang akhirnya menyentuh pengusaha kontroversial Riza Chalid dalam kasus korupsi Pertamina, dibaca oleh pengamat sebagai sinyal keras dari rezim baru.
Menurut mantan pejabat tinggi ESDM, Said Didu, langkah ini telah memicu "kerisauan" yang signifikan di pihak mantan Presiden Jokowi.
Dalam sebuah Podcast, Said Didu menganalisis bahwa tindakan hukum terhadap Riza Chalid, figur yang selama ini dianggap 'tak tersentuh', bukanlah sekadar penegakan hukum biasa, melainkan sebuah pesan politik yang jelas dari Presiden Prabowo.
Ia menggarisbawahi betapa pentingnya langkah ini.
Selama bertahun-tahun, Riza Chalid dikenal sebagai pemain kunci di balik layar yang mampu selamat dari berbagai rezim.
Fakta bahwa ia kini bisa dijerat hukum di bawah pemerintahan Prabowo, menurut Said Didu, adalah sebuah perubahan besar yang mengirimkan getaran ke seluruh elite politik.
"Riza Chalid aja bisa disentuh, apalagi yang lain. Dan ini Prabowo yang nyentuh," tegasnya.
"Nah, jadi kerisauan Joko Widodo sangat dimaklumi," lanjutnya.
Baca Juga: Bongkar 'Serakahnomics' Warisan Jokowi, Langkah Berani Prabowo Terancam Dijegal Partai Pragmatis?
Said Didu bahkan secara terang-terangan mengaitkan dugaan kondisi kesehatan Jokowi yang sempat terlihat di publik dengan tekanan politik ini.
"Itulah saya katakan kerisauan Jokowi yang menyebabkan mungkin beliau sakit seperti yang kita lihat. Itu saya sangat maklumi karena ini air bah akan datang," tambahnya.
'Air bah' yang dimaksud Said Didu adalah serangkaian kasus hukum besar—mulai dari kontroversi ijazah hingga berbagai dugaan korupsi—yang ia klaim semuanya mengarah pada lingkaran kekuasaan Jokowi.
Dengan "benteng" pertahanan yang mulai goyah, pintu untuk membuka kasus-kasus lain dianggap semakin terbuka.
Di tengah dinamika ini, Presiden Prabowo dihadapkan pada sebuah pilihan fundamental.
Di satu sisi, ia kerap menyerukan untuk menghormati Jokowi sebagai pendahulunya.
Namun, di sisi lain, ada desakan publik dan mungkin agenda politiknya sendiri untuk melakukan pembersihan.
Said Didu mengingatkan pada preseden sejarah, di mana penghormatan terhadap pemimpin lama tidak berarti impunitas hukum.
"Pak Harto juga menggantikan Bung Karno menghormati Bung Karno loh. Tapi bukan berarti melindungi hukumnya. Pak Habibi menggantikan Pak Harto tidak bisa menghalangi proses hukum loh," jelasnya.
"Nah itu yang kita harapkan Pak Prabowo. Hormatilah tapi jangan menghalangi proses hukum," katanya.
