Suara.com - Aksi unjuk rasa pengemudi ojek online bertajuk Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217 di Jakarta pada Senin (21/7/2025) ternyata tak berjalan sesuai rencana.
Meski sempat digembar-gemborkan bakal dihadiri 50 ribu driver ojol, jumlah massa yang hadir di lapangan nyatanya tak sampai 100 orang.
Aksi berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepat di seberang Menara Danareksa, Jakarta Pusat. Namun, situasi di lokasi tampak sepi dan jauh dari atmosfer demonstrasi besar-besaran seperti yang dijanjikan penyelenggara.
Padahal, Ketua Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono sebelumnya menyatakan bahwa aksi ini akan diikuti ribuan pengemudi ojol dari berbagai daerah dan disertai aksi offbid massal, sebagai bentuk protes atas skema pembagian pendapatan yang dianggap merugikan pengemudi.
Namun, suara di kalangan komunitas ojol ternyata tidak solid. Sejumlah organisasi besar secara terbuka menyatakan tidak ikut aksi tersebut, bahkan mempertanyakan relevansi dan tujuan dari unjuk rasa itu.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto.
“KON tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa hari ini. Beberapa poin tuntutan aksi berbeda dan kami tetap menganggap bahwa tuntutan tersebut hanya mewakili segelintir ojol dan sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu, serta ada indikasi muatan politis,” kata Andi kepada wartawan, Senin (21/7/2025).
Penolakan juga datang dari Forum Komunitas Driver Online Indonesia yang dipimpin Rahman Thohir.
Ia menyebut tuntutan pemangkasan komisi tidak memiliki landasan yang kuat dan berpotensi merusak ekosistem transportasi online.
Baca Juga: Tak Boleh Aksi di Depan Istana, Massa Ojol Diarahkan di Depan Kantor BUMN
“Dalam KP 1001 tahun 2022 memang diatur potongan 20 persen itu. 15 persen potongan langsung dan 5 persen potongan tidak langsung untuk kesejahteraan mitra. Ada aplikator yang memang menerapkan ini berupa voucer swadaya. Nah kalau ini dihilangkan jadi 10 persen apakah ini ada lagi nanti?” ujar Rahman.
Ia menilai, daripada menuntut pemangkasan sepihak, lebih baik pengemudi fokus mengawasi implementasi potongan 5 persen untuk memastikan benar-benar digunakan demi kesejahteraan mitra.
“Kami mengimbau teman-teman lihat yang penerapan 5 persen ini apakah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mitra,” tambahnya.
Demo di Dekat Monas
Sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di kawasan monas. Berdasarkan keterangan awal, para peserta aksi bakal berjumlah 50 ribu orang. Namun hal ini jauh berbeda.
Pantauan Suara.com di lokasi, hanya segelintir peserta aksi yang ikut dalam aksi ini, jumlahnya pun tak sampai seribu orang bila benar-benar dihitung dengan jari.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, sebagian massa masih tertahan karena juga melakukan aksi di Jalan Gatot Subroto.
“Informasinya mereka juga akan ke sini,” katanya, saat di Monas, Senin (21/7/2025).
Ia juga mengklaim jika peserta aksi banyak yang terpencar saat konvoi. Berpencarnya para peserta aksi lantaran diduga atas hadangan para aparat.
“Tadi konvoy dari kawan-kawan kami ini banyak terpecah karena ada banyaknya hadangan dari pihak aparat kami. Sehingga mereka akhirnya terpecah menjauh dari rombongan,” jelasnya.
Bawa Lima Tuntutan
Sebelumnya, para pengemudi online melakukan aksi demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Adapun aksi tersebut dinamakan 'Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217'.
![Massa Driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Taktis 'Aksi 177' URC Bergerak Bersama menggelar aksi demo di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (17/7/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/17/96838-demo-ojol-di-monas-ojek-online-ojek-daring.jpg)
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan Aksi 217 akan berlangsung lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya.
Aksi ini sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan.
"Semenjak tidak ada juga tindak lanjut konkrit dari pihak pemerintah yang mengatur regulasi transportasi online hingga sudah dua bulan berlalu semenjak para pengemudi transportasi online melakukan aksi damai demo besar ojol pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI," katanya, dalam keterangannya, Senin (22/7/2025).
Igun mengklaim dalam aksi kali ini ada sekitar 50 ribu massa yang akan turun ke jalan.
Adapun, tuntutan para pengemudi yakni, Pertama negara diminta untuk menghadirkan Undang-undang Transportasi Online atau Perppu.
Kedua, biaya aplikasi 10 persen harga mati. Ketiga, regulasi tarif antaran barang dan makanan.
Kemudian keempat, audit investigatif aplikator. Sedangkan yang terakhir yakni menghapus aceng, slot, double order, hemat, member-member dan lainnya, dikembalikan semua menjadi driver reguler.