Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menjenguk 13 anak yang ditahan di Polresta Cirebon, Jawa Barat, setelah terlibat dalam aksi demonstrasi di gedung DPRD setempat. Arifah menegaskan, meskipun proses hukum berjalan, prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan.
Anak-anak yang ditahan tersebut diketahui masih berusia antara 15 hingga 17 tahun.
"Meski ada proses hukum, mereka tetaplah anak-anak yang berhak atas masa depan," kata Arifah dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).
Arifah mengingatkan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengamanatkan pendekatan keadilan restoratif dan diversi untuk mencegah anak kehilangan masa depannya.
Di sisi lain, Arifah juga mengecam keras pelibatan anak dalam aksi demonstrasi yang mengarah pada kekerasan. Hal ini, menurutnya, melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melindungi anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan kekerasan.
Alarm untuk Keluarga dan Sekolah
Kasus di Cirebon ini, menurut Arifah, harus menjadi alarm bagi keluarga dan sekolah untuk meningkatkan pengawasan.
"Anak-anak sangat rentan terhadap ajakan dan informasi menyesatkan. Orang tua, guru, dan lingkungan sekitar harus memperkuat pengawasan sekaligus memberi ruang bagi anak untuk bersuara melalui cara-cara yang positif," ujarnya.
Kementerian PPPA kini tengah melakukan assessment terhadap para anak untuk mengetahui motif keterlibatan mereka dalam aksi tersebut. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan bentuk pendampingan psikososial dan langkah pencegahan ke depan.
Baca Juga: Bangunan SMKN 1 Cileungsi Ambruk, Puluhan Siswa Terluka
