"Karena memang kan kita harus pikirkan... program Presiden Prabowo kan program strategisnya, seperti misalnya ketahanan pangan, makan bergizi gratis, membutuhkan tentu tidak sedikit biaya," ucapnya.
Ini adalah pengakuan telanjang bahwa di hadapan anggaran negara yang terbatas, pemerintah Prabowo harus memilih: melanjutkan pembangunan IKN secara penuh atau memprioritaskan janji kampanye utamanya?
4. Sinyal Kompromi: Kalau Tak Bisa Semua, "Pindahkan Wapres Dulu!"
Di tengah perdebatan "lanjut atau jeda", muncul sebuah jalan tengah yang pragmatis. Baik NasDem maupun Komisi II DPR menyuarakan usulan alternatif yang sama: jika pemindahan total dirasa terlalu berat, mulailah secara bertahap dengan memindahkan Wakil Presiden terlebih dahulu untuk berkantor di IKN.
"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas," kata perwakilan NasDem.
Ide ini dianggap sebagai langkah kompromi untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun tanpa harus menguras anggaran secara masif dalam waktu singkat, sekaligus menjadi "tes ombak" efektivitas pemerintahan dari ibu kota baru.
