Infografis
Suara.com - Usulan program Kartu Janda Jakarta (KJJ) yang digulirkan Fraksi Gerindra mendapatkan respons dingin dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Ia memilih tidak menanggapi serius usulan tersebut dan menganggapnya sebagai gagasan yang tidak lazim.
"Aneh-aneh aja. Enggak mau jawab, aku," kata Pramono singkat di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Sikap skeptis Gubernur Pramono ini merupakan tanggapan atas usulan yang pertama kali disampaikan oleh Wakil Bendahara Fraksi Gerindra, Jamilah Abdul Gani, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).
"Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program kartu janda Jakarta atau KJJ," kata Jamilah dalam rapat tersebut.
Menurut Jamilah, ide program ini lahir dari aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota Fraksi Gerindra selama masa reses.
Sasaran utama program ini adalah para janda berusia 45 tahun ke atas yang masuk dalam kategori rentan secara ekonomi.
Namun, tidak semua perempuan berstatus janda dapat otomatis menerima manfaat.
Fraksi Gerindra mengusulkan sejumlah kriteria ketat, di antaranya tidak bekerja atau berstatus ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Di Hadapan Bahlil, Gubernur Pramono Buka-bukaan Soal Sosok yang Paling 'Ditakuti' di Golkar
Jamilah menjelaskan bahwa program KJJ dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial yang lebih spesifik dan responsif, menyasar kelompok masyarakat yang sering kali luput dari jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos) yang sudah ada.
"Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," jelasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap usulan pembuatan Kartu Janda Jakarta (KJJ).
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Bambang Kusumanto saat hendak menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Bambang menganggap usulan yang disampaikan Fraksi Gerindra DPRD DKI itu cukup menarik.
"Tadi kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta," ujar Bambang di Gedung DPRD DKI, Senin (21/7/2025).
