Dedi menegaskan jika pihaknya ingin sekolah-sekolah di Jawa Barat kedepannya menjunjung tinggi kesetaraan sehingga tidak akan ada lagi perbedaan.
“Mari kita junjung tinggi kesetaraan, agar tidak ada perbedaan antara MA Negeri dan SMA Negeri. Sebagai wakil dari orang tua di seluruh Jawa Barat, saya ingin di Jawa Barat semua setara, tidak ada perbedaan, baik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia,” urainya.
Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa MAN 1 Cianjur menyampaikan protes terhadap kebijakan sumbangan Pendidikan sukarela yang diberlakukan sebagai pengganti Uang Dana Bulanan (UDB).
Alih-alih sukarela, dalam surat pernyataan kesediaan justru tercantum pilihan nominal sumbangan, mulai dari yang terkecil hingga terbesar.
Orang tua siswa diminta memilih salah satu dari tiga besaran sumbangan yang telah ditentukan, yakni Rp 2,5 juta, Rp 2,7 juta, atau Rp 3 juta.
Angka-angka itu disebut hasil musyawarah dan kesepakatan bersama komite madrasah.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa dana partisipasi dari orang tua siswa MAN 1 Cianjur bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarannya.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Cianjur, Budi Lukman mengatakan telah mengonfirmasi lansgung kebijakan yang tengah menjadi polemik di MAN 1 Cianjur.
“Jadi yang merasa sanggup dan bersedia menyumbang dengan nominal tersebut, silakan. Yang tidak sanggup, pun tidak masalah,” ujarnya.
“Kalau itu dianggap sebagai beban dan menjadi penghalang anak untuk sekolah disana, ya tidak perlu membayar,” tambahnya.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER
