REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapat banyak aduan soal pungutan yang dilakukan oleh salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Jawa Barat, yaitu MAN 1 Cianjur.
Menurut penjelasan dari pihak sekolah, pungutan tersebut diselenggarakan guna menutupi biaya operasional sekolah yang tidak cukup.
“Saya dikirimi berita terus tentang pungutan di Madrasah Aliyah Negeri Cianjur, dan ada penjelasan dari Humas Madrasah Aliyahnya bahwa pungutan itu dilakukan atau sumbangan itu dilakukan atau infaq itu dilakukan untuk menutupi biaya operasional sekolah yang tidak cukup, yang bersumber dari dana BOS maupun BPMU,” terang Dedi, dikutip dari tiktoknya, Rabu (23/7/25).
Dedi menjelaskan jika MA Negeri bukanlah di bawah kewenangannya, melainkan dikelola oleh Kanwil Kementerian Agama.
Namun sebagai orang yang bertanggung jawab di daerah Jawa Barat, Dedi menjelaskan jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikeluarkan untuk MA Negeri maupun SMA Negeri adalah sama.
“Madrasah Aliyah Negeri dibawah kewenangan Kementerian Agama, pengelolaannya di Jawa Barat di bawah Kanwil Kementerian Agama,” jelas Dedi.
“Memang bukan di bawah gubernur, tetapi sebagai gubernur perlu saya sampaikan bahwa BOS Madrasah Aliyah Negeri dan SMA sama, BPMUnya juga sama,” tambahnya.
Dedi mempertanyakan juga perihal pungutan yang mengatasnamakan untuk menutup biaya operasional tersebut.
Pasalnya, menurut Dedi Mulyadi, baik MAN maupun SMAN memiliki sumber dana dan nilai yang sama.
“Pertanyaannya adalah kenapa kalau di sekolah SMA Negeri tidak ada pungutan, di Madrasah Aliyah Negeri ada pungutan? Kan dua-duanya sumber uangnya sama, nilai uangnya sama,” ungkapnya.
Dedi berharap kedepannya perihal uang operasional sekolah-sekolah di Jawa Barat merata semua, sehingga tidak ada perbedaan antara MAN dengan SMAN.
“Untuk itu saya harapkan di Jawa Barat tidak ada perbedaan antara MA Negeri dengan SMA Negeri,” tegasnya.
“Kalau SMA Negeri sudah free, maka MA Negeri harus free, karena dua-duanya mengelola uang yang sumbernya sama, kemudian besarannya menurut saya juga sama,” sambungnya.
Soal jumlah dana BOS disetiap sekolah Dedi mengatakan pasti memiliki jumlah yang sama ataupun tidak jauh berbeda.
“Kalau persoalan capaian target, setiap sekolah pasti punya target, dan target bisa tercapai dengan biaya yang kita miliki,” jelasnya.
Dedi menegaskan jika pihaknya ingin sekolah-sekolah di Jawa Barat kedepannya menjunjung tinggi kesetaraan sehingga tidak akan ada lagi perbedaan.
“Mari kita junjung tinggi kesetaraan, agar tidak ada perbedaan antara MA Negeri dan SMA Negeri. Sebagai wakil dari orang tua di seluruh Jawa Barat, saya ingin di Jawa Barat semua setara, tidak ada perbedaan, baik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia,” urainya.
Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa MAN 1 Cianjur menyampaikan protes terhadap kebijakan sumbangan Pendidikan sukarela yang diberlakukan sebagai pengganti Uang Dana Bulanan (UDB).
Alih-alih sukarela, dalam surat pernyataan kesediaan justru tercantum pilihan nominal sumbangan, mulai dari yang terkecil hingga terbesar.
Orang tua siswa diminta memilih salah satu dari tiga besaran sumbangan yang telah ditentukan, yakni Rp 2,5 juta, Rp 2,7 juta, atau Rp 3 juta.
Angka-angka itu disebut hasil musyawarah dan kesepakatan bersama komite madrasah.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa dana partisipasi dari orang tua siswa MAN 1 Cianjur bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarannya.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Cianjur, Budi Lukman mengatakan telah mengonfirmasi lansgung kebijakan yang tengah menjadi polemik di MAN 1 Cianjur.
“Jadi yang merasa sanggup dan bersedia menyumbang dengan nominal tersebut, silakan. Yang tidak sanggup, pun tidak masalah,” ujarnya.
“Kalau itu dianggap sebagai beban dan menjadi penghalang anak untuk sekolah disana, ya tidak perlu membayar,” tambahnya.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER
